in

Terkait Industri Rokok, Ahok: Jangan Mau Diatur-atur Asing

JAKARTA, KABARWARGA.COM – Paruh pertama November 2019, tak lama setelah pelantikan menteri kabinet Jokowi periode II, ada berita sangat penting yang terlewat oleh publik. Seorang anggota DPR dari Partai Golkar, Misbakhun, dengan tegas dan jelas menuding kalau Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, masuk dalam daftar anggota Gugus Tugas Kebijakan Fiskal untuk Kesehatan atau The Task Force on Fiscal Policy for Health Bloomberg Philantropies. Apa seorang menteri tidak boleh menjadi anggota LSM?

Tidak sesederhana itu menjawabnya. Jika memang benar berafiliasi dengan mereka, ada potensi pelanggaran etika terkait upaya kelompok Bloomberg yang begitu getol “memerangi” tembakau, rokok utamanya. Dalam banyak pemberitaan, untuk melancarkan agendanya, mereka mendanai banyak lembaga dari keagaamaan hingga pendidikan.

Bagaimana bisa dikatakan melanggar etika jika menteri keuangan melalui kebijakan menaikkan cukai tembakau dimaksudkan untuk membantu perokok mengurangi konsumsinya demi alasan kesehatan, mengatur industrinya, dan menambah penerimaan negara? Bukankah ketiganya mulia sekali, peduli pada konsumen, produsen, dan negara? Iya mulia sekali, tetapi bagaimana kalau tujuan sebenarnya membatasi pemanfaatan tembakau untuk kemudian mematikan industrinya pelan-pelan?

Penggunaan instrumen kebijakan fiskal dalam pengelolaan keuangan negara adalah keniscayaan. Tetapi apa artinya jika kenaikkannya terlalu tinggi dan tidak menimbang dampaknya pada industri hasil tembakau? Satu komoditi strategis yang jelas-jelas disebut dalam UU No. 39 2014 tentang perkebunan.

Pertanyaan besarnya, mengapa untuk urusan yang jelas-jelas menguasai hajat hidup orang banyak tidak dikonsultasikan terlebih dulu dengan rakyat melalui DPR?Orang awam yang kebetulan anti rokok mungkin memandang positif dan mendukung kenaikan kenaikan cukai yang sejalan dengan FCTC yang diinisiasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Rokok jadi mahal, keluarganya enggan merokok, selanjutnya keuangan kelurga membaik, kecukupan gizi terpenuhi, terhindar dari penyakit-penyakit berbahaya yang ditimbulkan rokok, dan pada akhirnya kualitas hidup membaik. Kampanye seperti itu yang terus didengungkan. Hampir tidak ada kebaruan dalam beropini.

Sekarang kita cermati konsekuensi dari kebijakan tersebut. Kenaikan cukai sebesar 23% tidak bisa tidak sejalan dengan skenario FCTC. Padahal kenaikan cukai sebesar 15-20%, setidaknya akan berdampak pada penurunan produksi pabrikan sebesar 15%. Dan setiap 5% penurunan produksi mengancam ketenagakerjaan di sektor Sigaret Kretek Mesin (SKM) sampai dengan 400 orang, dan bahkan di sektor Sigaret Kretek Tangan (SKT) sampai dengan 7.000 orang!

Jumlah industri rokok yang terus menurun salah satu faktor utamanya karena mereka tidak kuat membayar kenaikan cukai. Iya kalau tutup permanen, bagaimana jika akhirnya beralih menjadi produsen di pasar gelap rokok murah. Siapa yang dirugikan? Pemerintah, karena potensi pendapatannya jadi berkurang. Juga industri rokok yang selama ini berkontribusi pada pendapatan negara dengan tertib membeli pita cukai resmi pemerintah.

Ini belum membahas kenaikan harga eceran yang ditetapkan naik 35%!

Bagi seorang perokok, rokok seperti halnya beras kerap digolongkan dalam barang in-elastis, seberapa pun mahalnya tetap berusaha membelinya. Persoalannya memang pada batas psikologis. Mereka secara rasional akan beralih ke rokok pasar gelap yang berharga murah dan mengurangi permintaan jenis rokok sebelumnya. Konsekuensinya, produksi rokok bercukai resmi turun.

Bagi petani, penurunan produksi sebesar 15% seperti tersebut di atas, berpotensi mengurangi permintaan tembakau dari pabrikan ke petani hingga 30%, sementara untuk permintaan cengkih penurunannya bisa sampai 40%.

Dengan kenaikan cukai sesebar 23% saja petani sudah dibenturkan dengan situasi yang sama sekali tidak menguntungkan. Apa lagi kalau Indonesia meratifikasi FCTC. Cukai bakal naik lebih dari 100%, kretek dihabisi karena pemakaian cengkeh dilarang, dan lahan tembakau dikonversi untuk pemanfaatan lain.

Cukai dan harga jual tentu saja boleh naik dalam batas wajar. Dalam perhitungan ekonomi yang fair, paling tidak formulasinya sebesar angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional atau sekitar 7-8%. Kenaikan wajar seperti itu tidak bakal mengganggu kegiatan ekonomi rakyat.

Apa yang sebenarnya dibutuhkan bangsa ini? Berani mengambil keputusan secara mandiri, tanpa didikte oleh kepentingan asing, dan berdaulat atas segala kemurahan yang kita dapatkan. Perkara negara lain meratifikasi FCTC, itu urusan mereka yang memang tidak sekaya negeri kita.

Ada satu kejadian menarik di tahun 2016 silam soal mandiri dalam berpendapat. Basuki Thajaja Purnama (Ahok), yang waktu itu masih menjabat gubernur DKI mendamprat para aktivis anti-rokok yang memintanya menolak pameran mesin rokok. Bukankah Ahok tidak merokok? Itulah yang disebut mandiri dalam berpendapat dan tau persoalan kedaulatan..

“Tugas saya adalah mengadministrasi keadilan sosial. Kalian kan mahasiswa, harus tahu berapa banyak petani tembakau. Kan ada yang bilang pemasukan pajak tembakau tidak seimbang dengan biaya pengobatan orang yang kena kanker paru-paru karena rokok. Tetapi, Anda harus hitung dulu yang benar. Efek ketenagakerjaanya berapa banyak. Jangan sampai orang kehilangan kerja, lho. Kita harus duduk sama-sama!”

Saat ada wartawati asing menyeruak dan mengatakan bahwa pameran mesin rokok tersebut sudah ditolak di beberapa negara. Ahok justru semakin berang.

“Anda orang asing semua, jangan menjajah kami dengan pikiran yang konyol. Anda masukin semua produk farmasi, rokok-rokok sintetis, pernah teliti enggak itu bisa bikin kanker apa enggak? Asing jangan atur-atur Indonesia!”

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!

What do you think?

Written by Dianita Samantha

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Kopi, Rokok, dan Radikalisme

Latihan Kiamat