Siaran Pers Koalisi Buruh Sawit [22 November 2021] : Tolak UMP 2022 Versi Pemerintah

by -1 views
siaran-pers-koalisi-buruh-sawit-[22-november-2021]-:-tolak-ump-2022-versi-pemerintah

x Bebas_5

Jakarta 22 November 2021, Menteri Tenaga Kerja menyatakan Upah Minimum Provinsi (UMP) hanya akan naik 1,09 % secara rata-rata nasional. Penetapan besaran UMP itu menurut Menaker selain mempertimbangkan kebutuhan buruh, juga mempertimbangkan kondisi dunia usaha saat ini yang masih tertekan oleh pandemi COVID-19. Menaker juga menyebut menyebut upah minimum di Indonesia terlalu tinggi sehingga sulit dijangkau oleh pengusaha.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (DPP F SERBUNDO) Herwin Nasution menyatakan kenaikan UMP versi pemerintah tersebut sangat jauh dari usulan serikat buruh sebesar 7-10 %. ”Kami menolak tegas kenaikan upah versi pemerintah. Kami juga menolak Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2021 yang dijadikan dasar hukum kenaikan upah itu. Kenaikan upah yang hanya 1 % sangat berdampak buruk khususnya bagi buruh perkebunan sawit. Kebijakan ini berbanding terbalik dengan realita yang dihadapi buruh, untuk memenuhi hidupnya. Harga kebutuhan terus meningkat, tetapi kenaikan upah sangat tidak layak”, kata Herwin Nasution.

Suryani dari Serikat Buruh Kebun Kalimantan Barat menyatakan besaran kenaikan UMP yang hanya naik 1 % tidak berpihak pada buruh. “Seharusnya pemerintah memperhatikan buruh perkebunan sawit yang telah menyumbang banyak devisa negara. Pemerintah lebih mementingkan pengusaha dengan berbagai kebijakannya, tapi untuk buruh sawit, sama sekali tidak ada. Justru yang terjadi sekarang, kami buruh perkebunan sawit harus membeli minyak goreng dengan harga tinggi, padahal yang menghasilkan minyak sawit untuk bahan minyak goreng itu kami buruh sawit yang kondisi hidupnya tidak layak”, kata Suryani.

Ismet Inoni dari GSBI menyatakan pernyataan Menaker tentang kondisi dunia usaha yang masih tertekan pandemi Covid 19 tidak mendasar. “Industri sawit mampu bertahan di masa pandemi covid-19, permintaan akan CPO juga mengalami peningkatan, bahkan harga CPO mengalami kenaikan. Dalam 5 tahun terakhir produksi minyak sawit Indonesia mengalami peningkatan besar. Dari 37,9 juta ton pada 2017 dan diperkirakan akan mencapai 49,7 juta ton pada 2021. Jumlah itu dihasilkan oleh buruh sawit yang bekerja dengan target tinggi tanpa perlindungan maksimal, bahkan di bebera wilayah, buruh perkebunan sawit masih harus bekerja dalam situasi banjir, pemerintah jangan mengatakan produktivitas buruh rendah”, kata Ismet Inoni.

Supian Noor Ketua FSPM Sinarmas Kalimantan Selatan menyatakan pernyataan menaker tentang kenaikan upah hanya 1 % membuktikan pemerintah tidak pernah mendengar suara buruh.”Indonesia adalah negara penghasil CPO terbesar, sektor sawit banyak sekali menyumbang untuk pendapatan negara. Kami buruh sawit sangat dirugikan dengan kenaikan UMP versi pemerintah ini. Mengapa tidak ada kebijakan negara yang melindungi buruh sawit ? Kami tinggal di lokasi terisolir, mestinya ada tunjangan kemahalan karena buruh sawit kesulitan menjangkau barang kebutuhan hidup dengan harga murah”, kata Supian Noor.

Pemerintah tidak memikirkan dampak kenaikan upah yang tidak berimbang dengan harga-harga kebutuhan di wilayah perkebunan sawit dan juga  keuntungan pengusaha di sektor sawit. “Kalau dengan kenaikan hanya 1,09% saja, buruh hanya bisa memenuhi biaya hidup keluarganya saja. Buruh pemanen dan pembrondol kedepannya hanya akan melahirkan generasi yang sama, yaitu akan jadi pemanen dan pemberondol. Tidak bisa melahirkan generasi yang lebih maju. Sebagai salah satu sektor unggulan negara, kami mendesak pemerintah menetapkan upah di sektor perkebunan sawit dan implementasi struktur skala upah  yang sudah mendapat pertimbangan serikat buruh. Selain itu, perkebunan sawit mempekerjakan banyak buruh dengan status kerja rentan. Pemerintah harus menjamin kepastian kerja dan kepastian upah di perkebunan sawit”, kata Hasanrefky, Ketua FSPBUN Rajawali Kalimantan Selatan.

Koalisi Buruh Sawit menolak dengan tegas kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan kenaikan upah minimum yang hanya 1,09% di tahun 2022. “Sikap pemerintah saat ini justru lebih banyak memberikan kemudahan pengusaha. Kami menolak tegas kenaikan upah versi pemerintah. Pemerintah seharusnya menetapkan perlindungan dan  stimulan kepada buruh perkebunan sawit melalui kebijakan tertentu. Kami juga mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi konvensi ILO 110 tahun 1958 tentang perkebunan dan konvensi ILO 184 tahun 2091 tentang K3”, kata Zidane, Koordinator Koalisi Buruh Sawit.

###

Senin, 22 November 2021

Kontak Person :

Herwin Nasution – SERBUNDO (082267335183)

Zidane – Sawit Watch/Koordinator Koalisi Buruh Sawit (085846529850)

Ismet Inoni –GSBI- (WA : +62 813-8349-3575)

Suryani – SBK Kalbar (+62 816-4916-8393)

Supian Noor – FSPM Sinarmas Kalsel (+62 813-5163-3628)

Hasan Refky – FSPBUN Rajawali (WA : +62 823-5322-6661)

Leave your vote

434 Points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *