Sepanjang Jalan Kerisauan: Riset Temukan 4,5 Juta Hektare Hutan Bakal Hilang, Terimbas Proyek Trans Papua

by -3 views

Pulau Papua – yang separuhnya termasuk wilayah Indonesia – memiliki kekayaan hutan alam yang luar biasa, termasuk di dalamnya banyak kawasan mangrove dan gambut. Keragaman jenis tanaman yang tumbuh di tanah ini pun tak terkalahkan dibandingkan pulau lainnya di seluruh dunia.

Kendati demikian, kekayaan alam di Bumi Cenderawasih berada dalam ancaman serius.

Dalam studi terbaru yang terbit di jurnal Biological Conservation, kami menggunakan citra satelit untuk mengembangkan model untuk memprediksi deforestasi di Papua di masa depan. Model ini kami buat berdasarkan analisis kehilangan hutan, ekspansi perkebunan, dan pembangunan infrastruktur jalan selama 2001-2019.

Selama periode tersebut, Papua hanya kehilangan 2% kawasan hutannya, yakni sekitar 748,640 hektare (ha). Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan pulau Sumatra dan Kalimantan yang telah kehilangan hutan masing-masing sekitar 25% dan 14%.

Namun, risiko yang lebih hebat dapat terjadi pada belasan tahun mendatang.

Pemodelan kami menaksir sekitar 4,5 juta ha hutan akan hilang pada 2036. Hal tersebut dapat terjadi akibat proyek infrastruktur jalan raya yang kerap disebut Trans Papua.

Dampak proyek Trans Papua Per 2019, riset kami menemukan hutan alam Papua masih tersisa sekitar 34,29 juta ha. Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 42% dari total hutan alam di Indonesia, yang merupakan kawasan hutan primer terbesar di kawasan Asia-Pasifik.

Angka tersebut akan segera berubah seiring dengan pengembangan jalan raya Trans Papua.

Peta alih fungsi lahan dan perubahan tutupan hutan selama 2000-2019. Sisipan menunjukkan dua pasang gambar yang diambil sebelum dan sesudah perubahan tutupan hutan di sepuluh lokasi tertentu. Semua sisipan memiliki skala yang sama. Peta ini dapat dilihat secara interaktif di: https://nusantara-atlas.org. Nusantara-atlas.org Adapun proyek ini, berdasarkan pemetaan kami, telah melahap lahan sepanjang 3.887 km (secara resmi, proyek Trans Papua mencapai 4.330 km). Sebagian di antaranya (sekitar 202 km) membelah kawasan Taman Nasional Lorentz yang merupakan Situs Warisan Dunia versi UNESCO.

Per dua tahun lalu, proyek Trans Papua hampir rampung (ditandai garis merah pada peta di atas). Penyelesaiannya tinggal 51 km.

Banyak pihak mengkhawatirkan proyek Trans Papua – begitu pula proyek jalan raya lainnya – hanya dibangun demi kepentingan komersial, bukan masyarakat setempat. Proyek ini pun diprediksi akan mempercepat konversi hutan, seperti yang terjadi di Sumatra maupun Kalimantan.

Temuan kami lantas mengkonfirmasi hal tersebut. Grafiknya dapat dilihat di bawah ini.

Alih fungsi lahan di Tanah Papua (Indonesian New Guinea), Provinsi Papua and Papua Barat (2001-2019). Grafik menunjukkan hilangnya kawasan hutan tahunan (a, b, c), perluasan tahunan perkebunan industri kelapa sawit dan pulp (97% kelapa sawit; 3% Akasia untuk pulp dan kertas) (d, e, f) dan perluasan Jalan Raya Trans-Papua (g, h, i). Garis-garis putih di d, e, f mewakili area hutan yang dibuka dan dikonversi menjadi hutan tanaman industri pada tahun yang sama. David Gaveau Model kami menunjukkan deforestasi yang parah terjadi di sekitar jalan raya. Hal ini, sebagaimana telah digambarkan dalam peta, menunjukkan bagaimana infrastruktur tersebut dapat memicu deforestasi lanjutan di kawasan dataran rendah. Risiko deforestasi tertinggi akan terjadi di daerah Dekai dan Kenyam di Papua.

Pola ini sebenarnya telah terjadi pada 2011 ketika ekspansi perkebunan dan jalan menaikkan kurva deforestasi pada 2015 dan 2016, khususnya di Provinsi Papua.

Pembangunan jalan akan meningkatkan risiko deforestasi sebesar 30% (kawasan berwarna merah dalam peta) dibandingkan skenario apabila pembangunan itu dihentikan.

Peta Tanah Papua menunjukkan peta risiko deforestasi tanpa perluasan jalan, yaitu seperti jalan pada tahun 2000 (panel kiri), dan dengan perluasan jalan yang diamati antara tahun 2001 dan 2019 (panel kanan). Jalan Raya Trans Papua dan kawasan pengembangan pangan terpadu Merauke (MIFEE) ditunjukkan oleh garis merah dan ungu, dan jalan utama lainnya berwarna hitam. Area hutan yang berisiko tinggi mengalami deforestasi berwarna merah sedangkan area berisiko rendah berwarna hijau. David Gaveau Secara umum, infrastruktur jalan akan mempermudah akses transportasi sehingga merangsang berbagai kepentingan – mulai dari perusahaan perkebunan yang akan merencanakan ekspansinya, hingga investasi kawasan pertambangan baru.

Beragam kegiatan baru itu akan membutuhkan tempat baru, yang akan menambah kebutuhan lahan. Di antaranya fasilitas pengolahan, jalan sekunder lainnya, maupun infrasruktur perindustrian.

Beragam aktivitas itu juga akan menarik para pekerja berikut keluarganya dari segala penjuru, sehingga kebutuhan fasilitas dan lahan – yang menggiring pada deforestasi berikutnya – terus bertambah.

Kami menaksir aktivitas susulan tersebut akan merambah sekitar 3,2 juta ha hutan alam. Sedangkan kebutuhan yang benar-benar untuk industri, produksi pulp dan kertas, dan konsesi pertambangan, hanya 1,3 juta ha.

Prediksi deforestasi di Papua ini senada dengan pola yang kami temukan di Kalimantan. Dalam observasi sebelumnya, kami menganalisis angka kehilangan hutan, pengembangan jalan dan ekspansi perkebunan berdasarkan citra satelit selama 40 tahun belakangan.

Hilangnya hutan selama empat dekade, perluasan perkebunan industri (kelapa sawit dan kayu pulp dalam warna hitam) dan perluasan jalan di Kalimantan. Peta ini dapat dilihat secara interaktif di: https://nusantara-atlas.org. https://nusantara-atlas.org Kendati risiko deforestasi amat besar, proyek Trans Papua ini hampir mustahil dibendung lantaran kemajuannya hampir final. Banyak juga penduduk setempat yang mendambakan jalan itu beroperasi agar Papua tak lagi terisolasi.

Namun, kita tak bisa menyerah begitu saja terhadap risiko pembabatan hutan besar-besaran ini.

Apa yang bisa dilakukan? Di Papua, penduduk setempat maupun masyarakat adat sangat berperan untuk melindungi kekayaan alam.

Aturan di Indonesia pun mengakomodasi hal tersebut. Misalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 mengakui hak-hak masyarakat adat maupun tanah ulayat sebagai bagian dari hak dasar yang dijamin Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Kebijakan Pemerintah Papua dan Papua Barat pun memperkuat putusan MK tersebut. Pada tahun 2018, kedua otoritas daerah menyepakati Deklarasi Manokwari yang menetapkan batas maksimum hutan lindung 70% dari luas wilayah. Pemerintah kabupaten dan kota juga wajib menghormati hak-hak masyarakat adat sekaligus memastikan aspek perlindungan lindungan hidup dalam setiap proyek infrastruktur.

Deklarasi ini – bersama dengan kebijakan moratorium yang diterbitkan pemerintah pusat selama 2019-2021 – menjadi dasar pemerintah Papua Barat untuk mencabut 12 izin perkebunan kelapa sawit yang bermasalah. Ada pula upaya intervensi lainnya yang akan segera ditempuh.

Upaya-upaya itu menjadi langkah penting untuk pengakuan hak masyarakat adat sekaligus melindungi kekayaan alam di Bumi Cenderawasih. Peluang pembangunan yang sesuai dengan aspirasi warga Papua juga harus diciptakan untuk mendukung langkah tersebut.

Keterlibatan yang efektif, konsensual, dan seiring antara masyarakat lokal, para wakil rakyat, dan semua lapisan pemerintahan dapat menjadi kunci keselarasan perencanaan pembangunan di Papua. Harapannya, dampak-dampak yang tak diinginkan dari pembangunan dapat dihindari sehingga kekayaan alam – sekaligus budaya yang ada di Tanah Papua – tetap lestari.

Leave your vote

789 Points
Upvote Downvote

#SuaraNetizenIndonesia Rss Feed

Gravatar Image
Akun Otomatis dari #RSS feed News Aggregator Situs dan Blog Populer di Indonesia. Kami bukan penulis, kami adalah baris-baris kode yang menghimpun tulisan bermutu yang berserakan di jagat maya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *