Senjata Makan Tuan, Sanksi AS Malah Sering Untungkan China

by -12 views
senjata-makan-tuan,-sanksi-as-malah-sering-untungkan-china

Kebijakan luar negeri AS telah lama mengandalkan sanksi, meskipun efektivitasnya tidak pasti dan adanya kemungkinan konsekuensi yang tidak diinginkan. Tidak lama setelah Presiden Joe Biden menjabat, dia memberikan sanksi baru terhadap Rusia dan Myanmar.

Sanksi adalah alat diplomasi favorit Amerika, dan terlalu sering digunakan ketika berhadapan dengan negara-negara yang tidak dapat menanggung biaya yang signifikan sebagai pembalasan. Memang, Washington telah jatuh ke dalam perangkap yang merugikan diri sendiri, dengan melihat sanksi sebagai jawaban yang mudah untuk masalah apa pun, tulis Brahma Chellaney di Nikkei Asia.

Sanksi mungkin merupakan kebijakan yang dapat dipertahankan di paruh kedua abad ke-20, ketika kekuatan ekonomi dan militer Amerika sangat besar. Tetapi dengan kekayaan dan kekuasaan AS yang relatif menurun, begitu juga dengan kemanjuran sanksinya. Jauh dari menjatuhkan hukuman yang serius, sanksi AS seringkali memajukan kepentingan komersial dan strategis dari pesaing utamanya, China.

Tidak ada yang lebih baik menggambarkan fakta ini selain perjanjian ekonomi dan keamanan 25 tahun terakhir China dengan Iran, di mana sanksi AS yang semakin ketat telah menjadikan China sebagai mitra komersial terpenting negara itu selama dekade terakhir, Brahma Chellaney menjelaskan.

Sekarang, di bawah perjanjian baru tersebut, China akan meningkatkan investasinya di sektor-sektor utama Iran lebih jauh, meningkatkan kerja sama pertahanan, dan mendirikan bank bersama yang akan memungkinkan Teheran meminjam dan memperdagangkan yuan, yang penggunaan internasionalnya secara aktif dipromosikan Beijing.

Iran juga menunjukkan bagaimana sanksi AS dapat menghukum teman-teman Amerika sendiri seperti India dan Jepang.

Walau kepatuhan India terhadap embargo minyak Iran telah menambah miliaran dolar untuk biaya impor bahan bakarnya, China dengan menantang telah meningkatkan pembelian minyak Iran dengan harga diskon. Ketika AS memberlakukan kembali daftar hukuman baru terhadap Iran pada November 2018, itu memaksa banyak perusahaan Jepang untuk menangguhkan kontrak mereka dengan pemasok energi Iran.

Konflik Dagang Australia-China Meruncing

Presiden China Xi Jinping bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Beijing, China pada 2013. (Foto: TNS)

Para pembuat kebijakan AS seharusnya paling khawatir dengan bagaimana tindakan hukuman mereka telah memaksa Rusia untuk berporos ke China, membantu dua pesaing alami menjadi mitra strategis yang dekat. Pemerintahan AS yang berpandangan ke depan akan menghindari konfrontasi dengan Rusia dan China secara bersamaan, dan sebaliknya berusaha untuk mengadu domba mereka.

Biden (mengklaim bahwa penurunan Rusia menimbulkan ancaman “sama nyata” seperti China yang kuat, bangkit, dan berteknologi canggih), menghantam Moskow dengan sanksi baru pada awal Maret karena menahan pembangkang Alexei Navalny.

Kemudian, bersumpah bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan “membayar harga” atas tuduhan campur tangan dalam pemilihan presiden AS, dan menyebutnya sebagai “pembunuh”, Biden mengancam akan memberlakukan boikot yang lebih parah.

Berbagai putaran sanksi AS sejak pengambilalihan Krimea oleh Rusia pada 2014, telah menghasilkan hubungan terburuk antara Washington dengan Moskow sejak runtuhnya Tembok Berlin.

Seperti yang dicatat oleh mantan Menteri Pertahanan AS Robert Gates baru-baru ini, sanksi “tidak akan banyak membantu”.

Faktanya, keselarasan strategis Rusia yang semakin dekat dengan China, mewakili kegagalan kebijakan luar negeri AS yang mendalam, menggarisbawahi sifat kontraproduktif dari sanksi Amerika, catat Brahma Chellaney.

AS dapat berusaha untuk menyeimbangkan kembali hubungannya dengan Rusia dengan melonggarkan pendekatannya yang kaku, tetapi kebiasaan lama sulit dihilangkan. Lebih banyak sanksi terhadap Moskow hanya akan memperkuat tangan China dalam menantang keunggulan global Amerika.

Paradoksnya, AS memperlakukan China dengan hormat. Biden, misalnya, tidak menyebut Presiden China Xi Jinping sebagai “pembunuh” atau berjanji untuk membuatnya membayar, meskipun kamp konsentrasi China di Xinjiang menampung lebih dari satu juta Muslim Uighur.

Sanksi AS atas pemberangusan otonomi Hong Kong yang melanggar perjanjian yang terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah menyelamatkan mereka yang berada di lingkaran dalam Xi.

Namun, jika menyangkut negara-negara kecil, sanksi AS seringkali menggantikan kebijakan yang berpikiran maju. Misalnya, AS memberikan sanksi kepada para jenderal tertinggi Myanmar pada akhir 2019 atas pembersihan etnis Rohingya, alih-alih membahas apa yang diakui pejabat Amerika sebagai kelemahan utama dalam kebijakan: kegagalan Washington untuk menjalin hubungan dekat dengan militer Myanmar.

Sanksi tersebut secara efektif menghapus semua insentif bagi panglima tertinggi angkatan bersenjata Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, untuk mendukung kelanjutan demokratisasi.

Lebih buruk lagi, setelah membantu mengubah pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi menjadi pemimpin tak berdosa, AS mulai mengecamnya atas perlakuan terhadap eksodus Rohingya dan hubungannya dengan militer, mendorong para jenderal untuk melakukan kudeta.

Sekarang AS berisiko mengulang sejarah, lanjut Brahma Chellaney. Sama seperti sanksi yang melumpuhkan dari akhir 1980-an yang mendorong Myanmar ke dalam pelukan China, rangkaian sanksi baru terhadap Myanmar sejak Februari (termasuk penangguhan hubungan perdagangan terbaru) merupakan kabar baik bagi rezim Xi.

Lebih mendasar, ketergantungan Washington pada sanksi telah menyoroti kelemahan inheren dalam kebijakannya: Kegagalan untuk mengembangkan kriteria objektif tentang keadaan yang akan membenarkan sanksi, telah memungkinkan pertimbangan geopolitik yang sempit untuk mendorong penerapan sanksi yang tampaknya acak.

Mengapa, misalnya, AS siap berbisnis dengan Thailand, meskipun pemimpin kudeta 2014 tetap berlindung di kekuasaan, tetapi bersikeras untuk “segera memulihkan demokrasi” di negara tetangga Myanmar?

Pemerintahan Biden telah memulai tinjauan interior terhadap program sanksi AS, untuk memahami kegunaan dan konsekuensinya. Namun, tanpa menunggu hasil peninjauan, Biden menjatuhkan sanksi secara gelap mata.

AS saat ini berisiko mempercepat penurunan relatifnya melalui jangkauan strategis. Langkah pertama untuk mengatasi risiko itu adalah dengan mengabaikan sanksi yang melampaui batas, dan mengkalibrasi ulang sanksi sehingga tidak membantu “impian China” Xi yang mencari hegemoni, pungkas Brahma Chellaney.

Penerjemah dan editor: Aziza Larasati

Keterangan foto utama: Perdana Menteri China Li Keqiang bersama dengan Presiden Xi Jinping. (Foto: Nikkei Asia)

Senjata Makan Tuan, Sanksi AS Malah Sering Untungkan China

Amerika Serikat, China, Joe Biden, Myanmar, Sanksi AS

Leave your vote

368 Points
Upvote Downvote

#SuaraNetizenIndonesia Rss Feed

Gravatar Image
Akun Otomatis dari #RSS feed News Aggregator Situs dan Blog Populer di Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *