Putus Asa Bagi-bagi Kue Kekuasaan Afghanistan

by -0 views
putus-asa-bagi-bagi-kue-kekuasaan-afghanistan

Di negara multi-etnis seperti Afghanistan di mana semua jenis otokrasi telah gagal, sistem pemerintahan yang demokratis dan terdesentralisasi mungkin satu-satunya pilihan yang tersisa.

Berbagi kekuasaan dengan Taliban adalah konsep inti dari strategi baru pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk Afghanistan, menurut analisis Omar Sharifi dan Michael O’Hanlon di The National Interest, ketika mereka berupaya membentuk pemerintahan koalisi baru dengan cepat dalam pertemuan puncak yang akan datang di Turki. Namun, gagasan itu justru membebani kepercayaan.

Rupanya, kelompok yang membawa Afghanistan kembali ke zaman batu di tahun 1990-an itu, yang kemudian menyembunyikan dan melindungi para pelaku serangan 9/11 serta tetap bersekutu dengan al-Qaeda itu dipercaya akan secara sukarela membentuk pemerintahan sementara baru dengan beberapa elemen pemerintahan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, atau para pemimpin politik dan masyarakat sipil Afghanistan lainnya, tepat pada saat Amerika Serikat maupun NATO tampaknya siap meninggalkan arena.

Namun, gagasan Biden terdengar lebih baik daripada perang selama sepuluh atau dua puluh tahun lainnya, di mana pasukan pemerintah perlahan tapi tak terhindarkan kehilangan pijakan atas para ekstremis, sementara pasukan asing mencoba menghentikan bencana. Biden tampaknya setengah cenderung menarik pasukan AS keluar dari negara itu tahun 2021, sebagian karena frustrasi dengan pendekatan Ghani pada pembicaraan damai sebelumnya dengan Taliban.

Apa yang harus dilakukan?

Menurut analisis Omar Sharifi dan Michael O’Hanlon di The National Interest, pendekatan terbaik adalah menguji kedua belah pihak dengan proposal konkret untuk pembagian kekuasaan. Dengan keberuntungan terbaik, mereka kemudian akan mulai berkompromi, meskipun prosesnya mungkin lambat. Namun bahkan jika itu tidak mungkin, reaksi dari Taliban dan pemerintah Afghanistan akan menunjukkan kepada lebih banyak tentang pihak mana yang berusaha lebih keras untuk perdamaian.

Bahkan dengan tidak adanya kesepakatan yang berhasil, itu dapat membantu Biden memutuskan apakah pasukan AS harus tetap bertahan atau pergi. Jika pemerintah Afghanistan menunjukkan lebih banyak ketulusan dalam pencarian perdamaian daripada Taliban, terutama pada awalnya, itu akan menunjukkan pasukan asing harus menunda kepergian mereka lebih lanjut.

Jadi, dengan formula apa gerakan Islam fundamentalis dan otokratis benar-benar dapat berbagi kekuasaan dengan sekelompok pemimpin politik dan sipil yang mengabdikan diri pada demokrasi dan hak-hak individu?

Itu dapat dimulai dengan masalah paling sentral dari semuanya: keamanan. Bagaimana tentara dan polisi Afghanistan bekerja sama dengan pihak lain, yaitu musuh saat ini? Menjawab pertanyaan itu secara tidak tepat dapat menghasilkan kudeta jika ekstremis akhirnya berkuasa. Atau itu bisa menyebabkan perang saudara dan kekacauan jika pasukan keamanan runtuh di bawah kepemimpinan yang buruk dan diperebutkan.

Disarankan adanya proses multi-langkah untuk membangun satu pasukan keamanan Afghanistan yang bersatu. Itu harus dimulai dengan membekukan pemerintah yang telah ada dan pasukan Taliban di bawah gencatan senjata umum. Masing-masing dapat berpatroli di sepanjang dan dalam garis kewenangannya sendiri. Pusat koordinasi regional yang melibatkan Taliban dan pejabat pemerintah akan mengawasi operasi, meletakkan dasar bagi penggabungan jangka panjang dari berbagai batalion (“kandak”) ke dalam sistem seperti penjaga nasional.

Saat gencatan senjata berlangsung, pasukan militer internasional dapat menyelesaikan kepergian mereka dari Afghanistan, asalkan pasukan al-Qaeda tidak diundang untuk kembali oleh Taliban dan asalkan tempat perlindungan Taliban di Pakistan ditutup.

Pengaturan tersebut mungkin perlu dipantau oleh tim pemantau PBB, mungkin seluruhnya terdiri dari personel dari negara-negara mayoritas Muslim. Daripada hanya mendanai tentara dan polisi Afghanistan, seperti yang terjadi saat ini, komunitas internasional dapat membayar tunjangan kepada kedua belah pihak, asalkan tim PBB dapat menyatakan kepatuhan (termasuk dengan masalah perlindungan Taliban di Pakistan).

Pemimpin Taliban Afghanistan Dilaporkan Terjangkit Virus Corona

Pemimpin Taliban Afghanistan, Mullah Haibatullah Akhunzada. (Foto: Mina News)

Selanjutnya ada masalah pembagian kekuasaan politik, legislatif, dan anggaran. Di bawah Konstitusi 2004, presiden sangat berkuasa. Hal itu harus berubah. Jika tidak, persaingan pemenang-mendapatkan-semua untuk sosok yang akan menjadi presiden berikutnya akan menghancurkan pembicaraan damai sejak awal.

Di pemerintahan pusat, parlemen harus diperkuat dan posisi perdana menteri mungkin juga harus dibuat. Kemudian akan ada tiga pusat kekuasaan resmi: presiden, perdana menteri, dan ketua parlemen. Salah satu dari dua posisi pertama mungkin dipilih oleh Majelis Ulama untuk memastikan keterlibatan agama dalam pemerintahan. Satu dari dua pejabat tersebut bisa merupakan anggota dari kepemimpinan Taliban saat ini. Pejabat kedua, bersama dengan para anggota parlemen seperti yang terjadi saat ini, akan dipilih dalam pemilihan. Undang-undang baru apa pun akan membutuhkan dukungan dari cabang pemerintahan legislatif dan eksekutif. Bahkan partai-partai nasionalis Pashtun garis keras seperti Partai Afghan Milat mendukung gagasan untuk parlemen yang lebih kuat saat ini, jadi gambaran itu tidak muncul begitu saja.

Namun, reformasi itu kemungkinan akan membuat Taliban memiliki kekuatan keseluruhan yang lebih sedikit di pemerintahan pusat di Kabul daripada yang mereka harapkan atau tuntut. Solusinya bukanlah menyerahkan lebih banyak kepada mereka, tetapi membiarkan mereka bersaing secara politik di tingkat lokal juga, seperti yang disarankan oleh para pakar seperti Laurel Miller dari International Crisis Group serta banyak orang Afghanistan.

Pemilihan langsung untuk posisi gubernur dan wali kota dapat diadakan. Pendidikan dapat diawasi secara lokal. Pendanaan untuk sekolah dan kegiatan pemerintah lainnya dapat dialokasikan langsung ke pemerintah daerah, dan tidak dicairkan atau ditahan oleh pemerintah pusat Kabul sebagai cara untuk menuntut kesetiaan. Pendekatan itu akan memberikan insentif kepada Taliban untuk mencoba memenangkan hati penduduk lokal, bukan dengan kekerasan atau ideologi ekstremis, tetapi dengan kualitas hidup yang dapat diwujudkannya, bahkan jika visinya memiliki kecenderungan yang sangat konservatif dan Islamis.

Ada beberapa opsi untuk sistem hukum, yang saat ini berantakan. Sistem pengadilan paralel dapat berfungsi, terutama mengingat fakta hukum adat sudah umum di banyak wilayah Afghanistan sebagai pengganti atau alternatif dari hukum resmi. Misalnya, ada pengadilan berbasis syariah yang berbasis model asing dan pengadilan perdata. Warga negara umumnya bebas memilih sistem pengadilan mana yang akan digunakan. Jika terjadi ketidaksepakatan antara para penggugat, otoritas lokal dapat mengambil keputusan.

Seiring waktu, berbagai reformasi politik itu akan memberikan insentif kepada Taliban untuk berubah menjadi gerakan politik daripada gerakan jihadis. Bahkan jika itu adalah mesin politik lengan kuat dengan berbagai aspek anti-demokrasi, sumber daya keuangan komunitas internasional akan menciptakan pengaruh untuk menjaga perilakunya masih dalam batas.

Di negara multi-etnis seperti Afghanistan di mana semua jenis otokrasi telah gagal, menurut analisis Omar Sharifi dan Michael O’Hanlon di The National Interest, sistem pemerintahan yang demokratis dan terdesentralisasi mungkin satu-satunya pilihan yang tersisa. Itu juga mungkin satu-satunya gagasan yang dapat diterima oleh Oresiden Ghani dan Taliban karena tidak ada yang benar-benar menganggap satu sama lain sah.

Kemungkinan besar, pemerintah Afghanistan maupun Taliban tidak akan segera mendukung langkah-langkah sulit semacam itu menuju perdamaian. Keduanya berpikir (mungkin dengan salah), mereka memiliki keunggulan dalam pembicaraan apa pun. Menempatkan ide-ide nyata di hadapan kedua delegasi serta mengamati bagaimana mereka bereaksi dan menanggapinya adalah cara paling menjanjikan yang tersedia bagi kita saat ini untuk menguji keadaan, dan jika beruntung untuk memulai proses negosiasi yang sebenarnya itu sendiri.

Sementara itu, jika pemerintahan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menunjukkan fleksibilitas, seperti yang mungkin terlihat, Amerika Serikat dan NATO harus memberi sinyal pasukan mereka akan tetap bertahan sampai kesepakatan tercapai. Omar Sharifi dan Michael O’Hanlon menyimpulkan di The National Interest, melakukan hal sebaliknya hampir pasti akan mengalahkan prospek untuk meyakinkan Taliban yang berpikiran kekhalifahan bahwa mereka benar-benar harus mengubah pemikiran akan cara-cara masa lalu serta mencapai kompromi.

Penerjemah: Fadhila Eka Ratnasari

Editor: Purnama Ayu Rizky

Keterangan foto utama: Pertemuan antara Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, perwakilan khusus Amerika Serikat, dan Taliban. (Foto: AFP)

Putus Asa Bagi-bagi Kue Kekuasaan Afghanistan

Afghanistan, Amerika, Ashraf Ghani, Perdamaian Afghanistan, Perundingan Amerika Taliban, Taliban

Leave your vote

581 Points
Upvote Downvote

#SuaraNetizenIndonesia Rss Feed

Gravatar Image
Akun Otomatis dari #RSS feed News Aggregator Situs dan Blog Populer di Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *