Presiden RI Jokowi: Saya Akan Ajak DPR Revisi UU ITE

by -2 views
presiden-ri-jokowi:-saya-akan-ajak-dpr-revisi-uu-ite

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sejatinya memiliki semangat awal untuk menjaga agar ruang digital Indonesia, berada dalam kondisi bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun, implementasi terhadap UU itu dinilai masih menimbulkan rasa ketidakadilan.

Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) pun sudah meminta Kapolri untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE tersebut dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.

Kata Kepala negara, Indonesia adalah negara hukum. Yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas. “Sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat,” katanya seperti dikutip dari laman Setneg RI, Selasa (16/2/2021).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, pandangannya bahwa belakangan ini banyak masyarakat yang saling membuat laporan dengan menjadikan UU ITE, sebagai salah satu rujukan hukumnya. Hal ini sering kali menjadikan proses hukum dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Jokowi akhirnya memerintahkan Kapolri beserta seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan yang menjadikan UU tersebut sebagai rujukan hukumnya.

“Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas,” jelasnya.

Apabila keberadaan UU tersebut dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan, Presiden bahkan menegaskan akan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk bersama merevisi Undang-Undang ITE sehingga dapat menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya,” ujarnya.

Terutama kata mantan Wali Kota Solo itu, menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak. Meski demikian, Presiden RI Jokowi tetap menegaskan komitmen Pemerintah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan produktif melalui implementasi yang sesuai dari UU ITE tersebut. (*)

Leave your vote

526 Points
Upvote Downvote

#SuaraNetizenIndonesia #RumahBlogInspirasi #KabarWarga #MenabarInformasiAntiBasi Official Kabarwarga

Gravatar Image
Akun Otomatis dari #RSS feed News Aggregator Situs dan Blog Populer di Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *