Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024 dan Keterlibatan Birokrasi | GEOTIMES

by -6 views
pemilihan-umum-presiden-indonesia-2024-dan-keterlibatan-birokrasi-|-geotimes

Di mana kita ketahui, pemilihan umum presiden merupakan sebuah demokrasi untuk memilih Presisden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam pemilihan umum presiden diadakan 5 tahun sekali, yang di pilih secara langsung oleh rakyat. Dimana hasil dari pemilihan umum secara resmi di umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Dalam Pilpers tidak dapat di pisahkan dalam keterlibatan birokrasi politik. Di mana kita ketahui, birokrasi berasal dari kata bureaucracy yang diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada di tingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer. Politik berasal dari kata politiká yang artinya dari, untuk atau yang berkaitan dengan warga negara.

Politik merupakan hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Dimana birokrasi politik merupakan sebuah susunan rantai negara atau pemerintahan, dimana adanya tingkat atas dan bawah. Dalam Pilpers keterlibatan birokrasi politik untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan politiknya.

Dalam Pilpers pasti ada keterlibatan birokrasi politik. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adanya pendukung dari intsansi pemerintahan. Para calon akan di dukung dari instansi pemerintahan yang dimana setiap intansi pemerintahan pusat dan daerah akan mendukung calon yang didukung karena berasal dari satu partai maupun aliansi atau gabungnya partai.

Dimana instansi pemerintahan pusat dan daerah yang menjadi pemimpin atau menjabat pemerintahan di daerahnya, berusaha mempengaruhi bawahannya dan masyarakat agar bisa mendukung calonnya supaya terpilih menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pada tahun 2024 akan terjadinya Pilpers. Dimana adanya skenario pilpers 2024 dari keputusan rapat Komisi II DPR RI pada 15 Maret 2021 yaitu, membentuk tim kerja yang mencakup Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggara pemilu. Dimana bertujuan mendesain penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 sudah harus diputuskan paling lambat Mei 2021.

Tetapi, tim kerja tesebut kurang efektif menjalankan tugasnya. Pembentukan kerja harus menunggu selesainya tugas Panitia Kerja (Panjas) Komisi II DPR RI tentang Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2020. KPU dalam rancangan scenario Pemilu 2024 memiliki dua alternatif hari pemungutan suara pemilu serentak 2024, yaitu 14 Februari atau 6 Maret. Pelaksanaan pemungutan suara pemilu yang lebih awal dibandingkan periode sebelumnya yakni bulan April yang dikarenakan partai memerlukan waktu yang cukup untuk menyiapkan syarat pencalonan di 2024.

Di samping kurun waktu pemungutan suara, hal yang juga tidak boleh luput dalam peta jalan menujua skenario Pemilu 2024, berbagai peristiwa saat menyelenggarakan pemilu harus di atasi dengan baik dan efektif. Dimana di perlukan anggaran sangat besar dan payung hukum bagi KPU dalam melakaksanakan regulasi penyerdehanaan tahapan Pemilu 2024.

Dimana sudah ada beredar nama-nama tokoh yang akan diharapkan maju dalam Pilpers 2024. Walaupun pendaftaran Pilpers belum buka, tokoh-tokoh yang beredar dalam Pilpers diantaranya Prabowo Subianto yang sekarang menjabat sebagai perdana Menteri Pertahanan, Anies Baswedan yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Ganjar Pranowo sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Agus Harimurti Yudhoyono yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan lain-lainnya.

Walaupun sudah ada diskusi tentang Pilpres 2024 yang pelaksanaan itu masih dibilang lama dan adanya beredar nama-nama yang akan majupun sudah tersiar di media maupun lainnya, walaupun kebenarannya belum pasti karena pendaftaran Pilpres belum dibuka. Mari kita lihat nanti siapa yang akan maju dalam Pilres 2024 dan keterlibatan birokrasi politik akan ada.

More

Leave a Reply

Your email address will not be published.