in ,

Pemerintah pusat dan daerah tidak kompak dalam menangani pandemi, akibatnya penanganan jadi lambat

Sejak 31 Maret 2020, Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah menyatakan kondisi darurat kesehatan terkait wabah COVID-19 yang berdampak pada berbagai sektor kegiatan baik perekonomian dan sosial kemasyarakatan.

Jokowi menyatakan darurat kesehatan nasional melalui sebuah Keputusan Presiden (Keppres). Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) untuk pelaksanaan PSBB.

Secara de facto, Indonesia kini berada dalam masa hukum tata negara darurat, sehingga hukum nasional yang tidak berlaku seperti dalam kondisi normal.

Pelaksanaan hukum darurat ini membolehkan negara untuk melakukan hal-hal di luar prinsip hukum umum, termasuk mengesampingkan kewenangan otonomi daerah.

Sayangnya, status darurat yang diberlakukan menafikan pengetahuan dan kemampuan pemerintah daerah dalam proses penanganan pandemi.

Pemerintah daerah yang seharusnya menjadi ujung tombak penanganan pandemi justru tidak dapat membuat keputusan sendiri dan bergantung pada keputusan pemerintah pusat.




Baca juga:
Enam alasan mengapa orang Papua menolak pemekaran


Tidak sejalan

Selama masa darurat, pemerintah daerah banyak terkekang pemerintah pusat.

Dalam menetapkan PSBB di suatu wilayah, misalnya, gubernur, bupati, atau walikota setempat harus membuat permohonan pada Menteri Kesehatan. Hal ini menyebabkan panjangnya waktu yang harus dijalani oleh Pemerintahan Daerah, dimana segala sesuatunya dalam keadaan Pandemi ini harus dijalankan secara cepat dan tepat.

Contoh lain, pemerintah pusat memutuskan secara sepihak untuk mengganti model proses belajar mengajar, padahal tidak seluruh siswa di segala tingkat pendidikan dapat mengikutinya.

Dinas pendidikan di tingkat daerah tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerahnya.

Meski dilegalkan dalam kondisi darurat, kekang pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah di atas berlawanan dengan semangat otonomi daerah yang sudah lama diperjuangkan sejak reformasi.

Otonomi daerah adalah salah satu prinsip dasar yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh dilanggar.

Konstitusi sendiri merupakan kesepakatan mengenai prinsip yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Dalam hal otonomi daerah, Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan secara jelas bahwa otonomi daerah dijalankan secara seluas-luasnya kecuali urusan yang secara nyata telah ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Selama kesepakatan tersebut belum berubah, maka kon

What do you think?

789 points
Upvote Downvote

Written by buzz your story

sejarah-dan-keajaiban-cuci-tangan-bisa-cegah-penyakit-infeksi-termasuk-covid-19

Sejarah dan keajaiban cuci tangan bisa cegah penyakit infeksi termasuk Covid-19

jangan-hanya-bebani-guru,-pemerintah-harus-gandeng-universitas-dan-orang-tua-untuk-sukseskan-online-learning

Jangan hanya bebani guru, pemerintah harus gandeng universitas dan orang tua untuk sukseskan online learning