31.1 C
Jakarta
Wednesday, May 25, 2022

Palestina Kecam Rencana untuk Melemahkan Tanggung Jawab UNRWA | DW | 02.05.2022

WorldPalestina Kecam Rencana untuk Melemahkan Tanggung Jawab UNRWA | DW | 02.05.2022

Sebuah proposal untuk pengungsi Palestina agar mendelegasikan beberapa layanan ke badan-badan PBB lainnya memicu kemarahan masyarakat Palestina, di antaranya memperingatkan rencana untuk membubarkan badan tersebut.

Didirikan pada tahun 1949, setahun setelah Israel berdiri, UNRWA adalah satu-satunya badan utama PBB yang didedikasikan secara eksklusif untuk menangani orang-orang Palestina dan menurut para ahli memegang peran penting bagi pengungsi Palestina. Badan tersebut telah lama menjadi sasaran kritik Israel, dengan tuduhan telah memicu konflik dengan mengajarkan pesan anti Zionis di sekolah-sekolahnya.

UNRWA “bukan hanya tentang pemberian layanan,” kata Muhammed Shehada dari Pemantau Hak Asasi Manusia Euro-Mediterania yang berbasis di Swiss.

“Selama UNRWA ada, itu adalah pengingat bahwa komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah pengungsi Palestina,” katanya kepada AFP.

Badan ini bertugas membantu orang-orang Palestina yang diusir dari rumah mereka selama perang yang diciptakan Israel, dan telah menghadapi krisis keuangan setelah selama bertahun-tahun.

Sekilas, pengumuman pada bulan lalu oleh Kepala UNRWA Philippe Lazzarini bahwa UNRWA dapat meminta badan-badan PBB lainnya untuk membantu memberikan pelayanan mungkin tampak seperti rencana pembagian anggaran yang birokratis. Terutama mengandalkan “pendanaan sukarela dari donor tidak akan masuk akal” ke depannya, katanya dalam sebuah pernyataan.

“Salah satu opsi yang saat ini sedang dieksplorasi adalah untuk memaksimalkan kemitraan dalam sistem PBB yang lebih luas.”

Palestina melihat pernyataan itu sebagai ancaman yang berpotensi menghancurkan misi jangka panjang UNRWA.

Antre vaksin di kamp pengungsi Al-Shati Jalur Gaza, Januari 2022

Siswa Palestina menunggu untuk menerima dosis vaksin virus corona di sekolah UNRWA di kamp pengungsi Al-Shati Jalur Gaza

Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan rencana itu akan “melanggar” resolusi PBB yang membentuk UNRWA, sementara Organisasi Pembebasan Palestina mengatakan para pengungsi akan marah.

Mohammad al-Madhoun, seorang pejabat senior di kelompok Islam Hamas yang mengendalikan Jalur Gaza, menggambarkan usulan itu sebagai “upaya membongkar UNRWA sebagai awal untuk mengakhiri pekerjaannya.”

Kesenjangan anggaran

Dengan lebih dari 30.000 karyawan dan anggaran sekitar 1,6 miliar dolar tahun 2022, UNRWA adalah penyedia layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan garis depan bagi sekitar 5,7 juta pengungsi Palestina yang tersebar di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki serta di Lebanon, Suriah, dan Yordania.

Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka memihak Israel dan mengecam UNRWA dengan memotong pendanaannya.

Kepala UNRWA Philippe Lazzarini

UNRWA menyediakan layanan kesehatan hingga pendidikan bagi pengungsi Palestina

Badan tersebut dengan tegas membela kurikulum sekolahnya terhadap kritik pro-Israel, meskipun Lazzarini mengatakan kepada anggota parlemen Uni Eropa pada tahun lalu bahwa masalah tersebut sedang “ditangani.”

Pemerintahan Presiden Joe Biden sejak itu memulihkan pendanaan, tetapi Lazzarini memperingatkan bahwa UNRWA menghadapi “ancaman eksistensial” atas kesenjangan anggaran.

Juru bicara agensi Tamara Alrifai mengatakan kepada AFP bahwa tahun ini UNRWA kekurangan 100 juta dolar, kondisi ini dapat memburuk keadaan mengingat “kenaikan biaya komoditas dan makanan yang dipicu oleh krisis Ukraina yang sedang berlangsung.”

  • Perjanjian Damai Israel Palestina ditandatangani 1979 di Camp David oleh Presiden Mesir Anwar Sadat (kiri) dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin (kanan), melalui penengahan Presiden AS Jimmy Carter (tengah). (picture-alliance/AP Photo/B. Daugherty)

    Rangkaian Perjanjian dan Prakarsa Damai Israel-Palestina yang Gagal

    Perjanjian Camp David dan Perdamaian Israel-Mesir, 1978-1979

    Perundingan Arab-Israel dimulai pada tahun 1978 di bawah penengahan AS. Bertempat di Camp David, pada 26 Maret 1979, Perjanjian Damai Israel Palestina ditandatangani oleh Presiden Mesir Anwar Sadat (kiri) dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin (kanan), melalui penengahan Presiden AS Jimmy Carter (tengah).

  • Negosiasi di Norwegia antara Israel dan PLO menghasilkan Perjanjian Oslo I, yang ditandatangani September 1993.

    Rangkaian Perjanjian dan Prakarsa Damai Israel-Palestina yang Gagal

    Perjanjian Oslo I, 1993

    Negosiasi di Norwegia antara Israel dan PLO menghasilkan Perjanjian Oslo I, yang ditandatangani pada September 1993. Perjanjian tersebut menuntut pasukan Israel mundur dari Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan otoritas sementara Palestina akan membentuk pemerintahan otonomi untuk masa transisi lima tahun. Kesepakatan kedua ditandatangani pada tahun 1995.

  • Presiden AS Bill Clinton tahun 2000 mengundang Perdana Menteri Israel Ehud Barak (kiri) dan Pemimpin PLO Yasser Arafat (kanan) ke Camp David untuk berunding

    Rangkaian Perjanjian dan Prakarsa Damai Israel-Palestina yang Gagal

    Pertemuan Puncak Camp David, 2000

    Presiden AS Bill Clinton pada tahun 2000 mengundang Perdana Menteri Israel Ehud Barak (kiri) dan Pemimpin PLO Yasser Arafat (kanan) ke Camp David untuk membahas masalah perbatasan, keamanan, permukiman, pengungsi dan status Yerusalem. Meskipun negosiasi menjadi lebih rinci dari sebelumnya, tidak ada kesepakatan yang dicapai.

  • Putra Mahkota Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz bersamalan dengan Presiden Lebanon Emile Lahoud, Maret 2002, di KTT Arab di Beirut.

    Rangkaian Perjanjian dan Prakarsa Damai Israel-Palestina yang Gagal

    Prakarsa Perdamaian Arab dari KTT Beirut, 2002

    Negosiasi Camp David diikuti dengan pertemuan di Washington di Kairo dan Taba, Mesir – semuanya tanpa hasil. Setelahnya Liga Arab mengusulkan Prakarsa Perdamaian Arab di Beirut, Maret 2002. Rencana tersebut meminta Israel menarik diri ke perbatasan sebelum 1967. Sebagai imbalannya, negara-negara Arab akan setuju untuk mengakui Israel.

  • Yasser Arafat(kiri) dan pejabat Uni Eropa Lord Levy (kanan), 2003

    Rangkaian Perjanjian dan Prakarsa Damai Israel-Palestina yang Gagal

    Peta Jalan Kuartet Timur Tengah, 2003

    AS, Uni Eropa, Rusia, dan PBB bekerja sama sebagai Kuartet Timur Tengah untuk mengembangkan peta jalan menuju perdamaian. PM Palestina saat itu, Mahmoud Abbas, menerima teks tersebut, namun mitranya dari Israel, Ariel Sharon, keberatan. Peta jalan itu memuat tentang solusi dua negara Sayangnya, hal itu tidak pernah dilaksanakan. Dalam foto: Yasser Arafat dan pejabat Uni Eropa Lord Levy.

  • Aksi protes di Palestina terhadap rancangan perdamiaan Donald Trump

    Rangkaian Perjanjian dan Prakarsa Damai Israel-Palestina yang Gagal

    Prakarsa Perdamaian Trump, 2020

    Presiden AS Donald Trump memperkenalkan rancangan perdamaian tahun 2020. Tetapi rancangan itu menuntut warga Palestina menerima pemukiman Yahudi di kawasan Tepi Barat yang diduduki Israel. Palestina menolak rencangan tersebut.

  • Penembakan roket dari Kota Gaza ke arah Israel, 15 Mei, 2021

    Rangkaian Perjanjian dan Prakarsa Damai Israel-Palestina yang Gagal

    Konflik kembali berkobar 2021

    Rencana Israel mengusir empat keluarga Palestina dan memberikan rumah mereka di Yerusalem Timur kepada pemukim Yahudi berujung bentrokan dan aksi protes di Yerusalem. Hamas kemudian menembakkan lebih 2.000 roket ke Israel, dibalas dengan serangan udara militer Israel, yang menghancurkan banyak bangunan di Jalur Gaza. (hp/gtp)

    Penulis: Aasim Saleem


‘Lampu hijau’

Bagi Samer Sinijlawi, Kepala Dana Pembangunan Yerusalem, yang berspesialisasi dalam urusan kemanusiaan Palestina, mengatakan usulan Lazzarini sebagian merupakan upaya untuk menguji “denyut nadi Palestina” menjelang pemungutan suara Majelis Umum PBB 2023 untuk memperbarui mandat UNRWA.

Namun, proposal itu juga memberi “lampu hijau” ke negara-negara yang telah mencoba “memanipulasi mandat ini dan secara bertahap mengakhiri pekerjaan UNRWA,” kata Sinijlawi kepada AFP.

Dia menuduh Lazzarini melampaui wewenangnya, dengan alasan tugas warga negara Swiss itu bukan untuk mempertimbangkan pengurangan pekerjaan UNRWA, melainkan untuk menerapkan resolusi PBB tentang pengungsi Palestina, terutama tentang hak untuk kembali.

Mantan juru bicara UNRWA Chris Gunness mengatakan “bahkan jika UNRWA dibubarkan atau layanannya dikembangkan, pengungsi Palestina tetap menjadi manusia dengan hak yang tidak dapat dicabut.” Dia menekankan meskipun setiap hambatan terhadap masa depan UNRWA dapat dianggap sebagai kemenangan bagi Israel, itu tidak berarti bahwa “pengungsi Palestina dan hak mereka untuk kembali secara ajaib akan menguap.”

Namun, Shehada dari Euro-Med Monitor berargumen bahwa setiap “penurunan prioritas” dari badan tersebut akan dianggap mengurangi “tujuan Palestina secara umum.”

bh/ha (AFP)

Check out our other content

Check out other tags:

Most Popular Articles