Mengejutkan! Penjelasan Kapolri Soal Pasal Karet UU ITE, Sambut Jokowi yang Minta Dikritik

by -2 views
mengejutkan!-penjelasan-kapolri-soal-pasal-karet-uu-ite,-sambut-jokowi-yang-minta-dikritik

INDOZONE.ID – Seolah menyambut pernyataan Presiden RI Jokowi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan penjelasan soal masalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang selama ini kerap menjerat orang-orang yang melakukan aktivitas di dunia maya.

Sigit mengakui bahwa masalah tersebut telah menjadi catatan pihak kepolisian, dan karena itu, ke depannya Polri akan mengevaluasi segala bentuk kekurangan di dalam penerapan hukum terkait UU Nomor 11 Tahun 2008 tersebut.

Polri, kata Sigit, akan mengedepankan pendekatan yang lebih persuasif di dalam memproses hukum seseorang yang dilaporkan dengan pasal-pasal yang ada di dalam UU ITE.

“Untuk ke depan, betul-betul kita dapat melaksanakan penegakan hukum secara selektif, dengan pendekatan persuasif. Dan kemudian kita upayakan untuk langkah-langkah yang bersifat restorative justice, untuk menjaga agar penggunaan pasal-pasal yang dibilang pasal karet di dalam UU ITE,” katanya, dalam konferensi pers hari Senin (15/2/2021).

UU ITE sendiri terdiri dari 13 bab dan 54 pasal. Di dalamnya terdapat sejumlah pasal yang selama ini dinilai sebagai “pasal karet“, di antaranya Pasal 27 ayat 1 (memuat konten melanggar kesusilaan), Pasal 17 ayat 3 (pencemaran nama baik), Pasal 28 ayat 2 (menyiarkan kebencian), dan Pasal 29 (ancaman kekerasan).

“Tentunya ini berpotensi untuk kemudian digunakan untuk saling melapor dengan istilah mengkriminalisasi UU ITE,” lanjut Sigit.

Sigit menambahkan, upaya ini dilakukan Polri agar warga Indonesia tidak dirundung kecemasan dalam melakukan aktivitas di dunia maya.

“Sehingga penggunaan ruang cyber tetap bisa kita jaga dengan baik dengan memenuhi etiket. Artinya, akan ada langkah-langkah yang bersifat preventif dan lebih bersifat lebih persuasif, yang bersifat privasi yang tentunya nanti akan kita kembangkan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Jokowi baru-baru ini meminta masyarakat lebih aktif dalam memberikan masukan dan kritik terhadap kinerja pemerintah.

“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan atau potensi maladministrasi,” kata Jokowi dalam sambutannya di laporan tahunan Ombudsman 2020, Senin (8/2/2021).

Pernyataan Jokowi tersebut langsung disambut riuh protes di kalangan masyarakat. Pasalnya, selama ini, kerap terjadi penangkapan terhadap orang-orang yang vokal dalam mengkritik pemerintah.

Dandhy Dwi Laksono, Ananda Badudu, dan Sebastian Hutabarat adalah segelintir di antaranya.

Dandhy, misalnya, ditangkap karena dianggap menyebarkan kebencian terkait kritiknya terhadap pemerintah RI soal Papua.

1. Mengangkat jenderal Orba. Lima tahun berkuasa tak satupun kasus HAM diselesaikan.

2. Merespon Papua dengan mengirim pasukan dan menangkapi aktivis dengan pasal makar.

3. Membatasi internet, aparatnya razia buku, ikut nyebar hoaks, dan sarat kekerasan. https://t.co/0wCMQSj0O5

— Dandhy Laksono (@Dandhy_Laksono) September 26, 2019

Sementara Ananda Badudu yang merupakan mantan wartawan Tempo, ditangkap polisi terkait langkahnya menghimpun dana melalui aplikasi ‘Kita Bisa’ sebagai bentuk dukungannya terhadap aksi mahasiswa di gedung DPR.

“Saya dijemput Polda karena mentransfer sejumlah dana pada mahasiswa,” tulis akun twitter pribadi Ananda Badudu, Jumat (27/9).

Sedangkan Sebastian Hutabarat, ditangkap dan dipenjara selama satu bulan gara-gara dianggap pelakukan penghinaan pemilik tambang galian C di Silimalombu, Samosir.

Mirisnya, sejumlah media mainstream menyebut Sebastian sebagai buronan dan menyamar menjadi penjual pizza.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri heran dengan pernyataan Jokowi tersebut.

“Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita.” kata JK, Jumat (12/2/2021).

JK mengatakan bahwa  Indeks Demokrasi Indonesia mulai turun dalam 14 tahun terakhir berdasarkan survei The Economist Intelligence Unit (EIU).

Menurut data EIU, skor demokrasi di Indonesia adalah 6,48 dalam skala 0-10. Penyebabnya adalah karena biaya demokrasi yang kelewat mahal.

Dalam demokrasi yang baik juga harus ada prinsip “check and balance” dan juga fungsi partai oposisi untuk mengawasi pemerintahan.

“PKS sebagai partai yang berdiri sebagai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik.” kata Jusuf Kalla.

Ekonom Kwik Kian Gie juga termasuk yang takut melayangkan kritik di era Jokowi. Menurutnya, buzzer akan langsung menyerangnya jika melontarkan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah.

Artikel Menarik Lainnya:


Leave your vote

526 Points
Upvote Downvote

#SuaraNetizenIndonesia #RumahBlogInspirasi #KabarWarga #MenabarInformasiAntiBasi Official Kabarwarga

Gravatar Image
Akun Otomatis dari #RSS feed News Aggregator Situs dan Blog Populer di Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *