in ,

Lemahnya regulasi minerba berpotensi tingkatkan angka korban tenggelam di lubang bekas tambang

Bulan lalu, pemerintah Indonesia berhasil mengesahkan revisi dari UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terlepas dari pengawasan dari organisasi sipil karena kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang sedang berlaku.

Seperti versi sebelumnya, UU Minerba baru yang disahkan melalui UU No. 3 Tahun 2020, tidak menetapkan persyaratan untuk mengisi lubang bekas tambang yang ditinggalkan.




Baca juga:
Pertambangan menggerakkan kehidupan modern, namun merusak lahan dan mencemari air. Ini penjelasan ahli


Studi terbaru kami, menunjukkan bahwa sangat penting untuk menutup kembali lubang bekas tambang, terutama yang berada dekat dengan area perumahan.

Lubang tambang yang dibiarkan begitu saja akan tergenang oleh air saat musim hujan. Ini menyebabkan terjadinya kecelakaan dan menenggelamkan orang, terutama pada anak-anak.

Hingga kini, lubang bekas tambang yang tergenang air hujan di Kalimantan Timur telah memakan 37 korban jiwa, 32 di antaranya adalah anak di bawah usia 18 tahun.

Sayangnya, dari segi regulasi, belum terlihat upaya serius untuk melindungi penduduk dari bahaya lubang tambang yang tidak ditutup tersebut.

Berdasarkan UU Minerba tahun 2009, reklamasi merupakan “kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.”

Dalam UU Minerba sebelumnya dan revisi UU, keduanya mengharuskan pemegang izin usaha pertambangan untuk melakukan reklamasi, menyerahkan rencana kegiatan usai penambangan, dan menyisihkan jaminan reklamasi dan paskatambang dalam bentuk deposito berjangka.

Ketentuan spesifik terkait reklamasi ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, seperti pengamanan lubang, stabilisasi lereng, pemulihan dan pemantauan kualitas air dalam lubang, dan penanaman kembali situs tambang.

Aturan lainnya mengharuskan pemasangan pagar atau tanda peringatan di sekitar situs tambang.

Daerah bekas tambang yang kini sudah tergenang air di kelurahan Makroman, Samarinda, Kalimantan Timur.
Tessa Toumbourou

Dalam penelitian kami, para responden mengatakan ketidakjelasan dalam peraturan sebelumnya memungkinkan perusahaan tambang untuk mengartikan reklamasi secara sempit, yaitu terbatas kepada penanaman kembali lahan terbuka dan overburden (bahan yang telah digali dari tambang dan tertumpuk di lokasi).

Penelitian kami merupakan hasil wawancara dengan sumber kunci, diskusi kelompok terarah, dan pengamatan lapangan antara Desember 2018 dan Mei 2019.

Kami mewawancarai 24 orang dari institusi yang berbeda, terdiri dari pemerintah nasional dan daerah, organisasi non pemerintah dan komunitas, perusahaan tambang, dan akademisi. Selain itu, kami juga mewawancarai masyarakat lokal yang terkena dampak penambangan.

Kami melengkapi data dengan 32 wawancara dengan sumber dari pemerintah, LSM internasional, organisasi-organisasi lainnya, dan perusahaan tambang, antara tahun 2015 dan 2017.

Selanjutnya, kami menyusun beragam sumber data dari pemerintah, citra satelit darat (2016-2020), dan l

What do you think?

789 points
Upvote Downvote

Written by buzz your story

weak-mining-laws-could-add-to-indonesia’s-high-drowning-rates

Weak mining laws could add to Indonesia’s high drowning rates

populer:-tips-masak-jamur-enoki-dan-hobi-makan-mi-instan-pakai-es-batu

Populer: Tips Masak Jamur Enoki dan Hobi Makan Mi Instan Pakai Es Batu