Laut China Selatan Butuh Solusi Ekonomi, Bukan Militer

by -17 views
laut-china-selatan-butuh-solusi-ekonomi,-bukan-militer

Perangkat ekonomi seperti bantuan, rantai pasokan, perjanjian perdagangan, dan insentif lain ke Asia Tenggara, akan memberikan solusi jangka panjang yang lebih efektif untuk sengketa Laut China Selatan daripada konfrontasi militer.

Pelajaran yang dapat diambil dari apa yang terjadi baru-baru ini adalah, satu kapal dapat menyebabkan malapetaka yang meluas di seluruh dunia: volatilitas harga minyak mentah, inflasi, hingga kenaikan tiba-tiba di pasar saham. Sekitar 12 persen perdagangan dunia berdasarkan quantity melewati Terusan Suez, yang terblokir oleh kapal Ever Given.

Apa dampaknya pada perdagangan dan masyarakat jika blokade berada di bagian dunia yang 30 persen perdagangan dunia melewatinya? Kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan itu jika kapal-kapal China yang menumpuk di terumbu yang disengketakan di Laut China Selatan, seperti 200 kapal di Whitsun Reef, menjadi andalan kebijakan maritim China, kata Akhil Rames dalam opininya yang dimuat di The Hill.

Untuk mencegah itu, pemerintahan Biden harus menggunakan semua alat yang ada dan tidak bersandar pada pengerahan pasukan sebagai satu-satunya tindakan.

Filipina (yang mengklaim Whitsun Reef sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusifnya) telah melakukan patroli udara setiap hari di atas kapal penangkap ikan China yang ditambatkan di dekat terumbu yang disengketakan tersebut.

Mengingat sangat kontrasnya ukuran angkatan laut, angkatan udara, dan militer, antara Filipina dan China, Filipina tidak bisa menandingi negara adidaya di kawasan itu sendiri dalam pertempuran konvensional. Angkatan laut yang lebih besar dan angkatan udara dengan teknologi canggih akan dibutuhkan untuk menimbulkan tantangan terhadap serangan China.

Betapa Mubazirnya Pulau Buatan Beijing di Laut China Selatan

Pulau buatan China di Fiery Execrable Reef telah digambarkan sebagai pangkalan militer artifisial yang paling canggih di Laut China Selatan. (Foto: People’s Day to day)

Menurut Rames, kehadiran AS yang meningkat dapat menggagalkan serangan China di wilayah tersebut. Namun, penarikan pasukan di salah satu bagian dari dunia dan pemindahan pasukan di bagian lain dunia mungkin bukan pertanda baik.

Alternatifnya, Biden harus memberdayakan mitra di kawasan dengan meningkatkan kerja sama pertahanan dan ekonomi. Di masa lalu, AS telah bertindak sebagai pembangun koalisi di Timur Tengah, dengan mempertemukan sekelompok negara yang berpikiran sama dengan musuh yang sama. Arab Saudi dan UEA telah menjadi bagian dari pengelompokan tersebut dan telah membeli senjata dan teknologi dari Amerika Serikat.

Meskipun ini adalah model yang harus ditiru untuk membatasi pengerahan pasukan di Asia Tenggara, anggaran pertahanan Filipina dan negara-negara lain dari ASEAN sangatlah terbatas. Keseluruhan pengeluaran militer agregat untuk sepuluh negara bagian dari ASEAN adalah sekitar US$40 miliar pada 2019, sementara anggaran militer Arab Saudi adalah US$46 miliar, dan China pada tahun yang sama adalah US$180 miliar.

Masing-masing negara di Asia Tenggara tidak memiliki anggaran dari negara-negara kaya minyak Timur Tengah. Selain itu, perdagangan dan pinjaman dari China telah menjadi benteng pertahanan bagi negara-negara Asia Tenggara untuk mengambil tindakan konkret atas serangan China ke perairan kedaulatan mereka.

Untuk berhasil memposisikan koalisi penyeimbang regional, AS harus mengatasi masalah anggaran pertahanan Asia Tenggara yang terbatas dan ketergantungan mereka yang berlebihan pada China.

Secara khusus, pemerintahan Biden harus menggunakan perangkat negara ekonomi dan mengadopsi pendekatan bercabang tiga, catat Rames.

Pertama, AS harus memberikan alternatif untuk pembiayaan predator China dan proyek infrastruktur mahal yang dilaksanakan di bawah mark Inisiatif Sabuk dan Jalan, dengan bermitra dengan negara-negara dari pengelompokan keamanan Quad.

Pemerintahan Biden harus memanfaatkan Korporasi Keuangan Pembangunan Internasional yang baru didirikan, dan lembaga pembiayaan multilateral seperti Bank Pembangunan Asia dan Korporasi Keuangan Internasional untuk mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan di Asia Tenggara.

Dengan mengadopsi model yang digunakan untuk pembuatan vaksin untuk Asia Tenggara, di mana AS akan berbagi teknologi dan Jepang akan membiayai, AS dapat mengurangi biaya ke kas negara.

Kedua, perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Biden untuk meninjau rantai pasokan, harus diperluas dengan memprioritaskan pemindahan pabrik dari China dan ke negara-negara di Asia Tenggara, seperti Vietnam, Thailand, dan Filipina.

Ekonomi Vietnam dan Thailand berhasil memanfaatkan perang perdagangan AS-China, dan menyerap pabrik dan industri yang keluar dari China setelah pemberlakuan tarif. Vietnam, Thailand, dan negara-negara lain di kawasan ini dapat menyerap rantai pasokan yang sama.

Ketiga, pemerintahan Biden harus bergabung kembali dengan Trans Pacific Partnership, atau TPP. TPP membawa AS ke dalam arsitektur perdagangan Asia. Tanpa AS di TPP dan dengan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional yang dipimpin China diratifikasi, peran China sebagai hegemon regional akan diperkuat dan peran Amerika di wilayah tersebut dikurangi menjadi penonton.

Lebih lanjut, diperkirakan jika pasar AS menjadi bagian dari TPP, ekonomi Asia Tenggara akan mengalami penggandaan produk domestik bruto mereka, dengan beberapa yang tumbuh di atas 10 persen, seperti Vietnam.

Penerjemah: Nur Hidayati

Editor: Aziza Larasati

Keterangan foto utama: China telah mengumumkan rencana untuk membangun ‘kota pulau’ baru di Laut China Selatan. (Foto: Twitter)

Laut China Selatan Butuh Solusi Ekonomi, Bukan Militer

, , , , ,

Leave your vote

333 Points
Upvote Downvote

#SuaraNetizenIndonesia Rss Feed

Gravatar Image
Akun Otomatis dari #RSS feed News Aggregator Situs dan Blog Populer di Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *