Khilafatul Muslimin, dalam Bayangan Aksi Terorisme

by -8 views
khilafatul-muslimin,-dalam-bayangan-aksi-terorisme

BincangSyariah.Com– Nama Khilafatul Muslimin tidak terlalu asing lagi. Nama Ormas yang berdiri pada tahun 1997 ini tengah ramai dibicarakan masyarakat Indonesia—terlebih di dunia digital. Pasalnya, organisasi Islam berideologi khilafah yang berpusat di Lampung ini melakukan konvoi di jalanan Jakarta, Jogja, dan Lampung.

Abdul Qodir Hasan Baraja, ex pimpinan DI/TII wilayah Lampung, merupakan pimpinan Khilafatul Muslimin. Hasan Baraja lahir pada 10 Agustus 1944 di Taliwang, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Sang pimpinan Hasan Baraja, terbilang dekat pelbagai organisasi Islam kanan. Ia merupakan mantan anggota NII. Pun sudah mengambil sumpah ikut ambil bagian dalam Majelis Mujahidin Indonesia (MII) pada tahun 2000 di Pesantren Nguruki.

Jejak kelam pimpinan Khilafatul Muslimin juga mulai terkuak. Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol. R Ahmad Nurwakhid menyebut Hasan Baraja merupakan mantan napi terorisme. Tercatat dua kali sudah mendekam di balik jeruji besi, dengan kasus terorisme.

Kasus pertama pada Januari 1979. Hasan Baraja terbukti terlibat aksi terorisme yang berhubungan dengan Teror Warman. Di tingkat pengadilan, oleh majelis hakim ia diputuskan ditahan selama 3 tahun.

Jejak aksi terorisme Abdul Qadir Hasan Baraja juga kembali terbukti. Ia ditangkap dan ditahan kembali selama 13 tahun, berhubungan dengan kasus bom di Jawa Timur dan Borobudur pada awal tahun 1985.

BNPT menyebut, bukan saja Abdul Qadir Hasan Baraja yang terkait dengan aksi terorisme. Tersangka terorisme NAS yang ditangkap Densus 88 di Bekasi, ditemukan kardus yang berisi berisi Khilafatul Muslimin dan logo bordir Khilafatul Muslimin.

Pada sisi lain, BNPT juga menilai gerakan Khilafatul Muslimin mudah berafiliasi dengan jaringan kelompok terorisme seperti ISIS. Terlebih pada tahun 2015, Rohan Gunaratna seorang Peneliti Terorisme dari Singapura yang menggolongkan Khilafatul Muslimin telah berbaiat kepada ISIS.

Dalam konteks ideologi Khilafatul Muslimin tergolong berbahaya. Pasalnya, gerakan ini ingin  mendirikan khilafah di Indonesia. Gerakan ini sama saja dengan pelbagai organisasi yang membawa embel-embel syariah dan Islam seperti TI, JI, JAD maupun jaringan terorisme lainya.

Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, menyebut Abdul Qadir Hasan Baraja tengah melakukan taqiyah. Kelompok Khilafatul Muslimin tengah menyusun strategi baru, yakni menyatakan Khilafah yang diusung tidak bertentangan dengan Pancasila.

Hasan Baraja kata Islam tengah mengubah metodenya, seperti halnya Jamaah Islamiyah menggunakan pola Marhalah. Ia telah terkangkap ketika bergerak di bawah permukaan,  lalu mengubah gerakan. Seolah-olah tidak menentang Pancasila, tapi secara diam-diam dia membuat struktur kekuasaan, jalur pendanaan dan rekrutmen.

Liciknya Baraja, juga melakukan pendekatan personal terhadap oknum-oknum Polri dan TNI untuk membangun benteng taqiyyahnya dari kecurigaan penegak hukum.

Lebih parah lagi, dalam maklumatnya, Hasan Baraja bahkan seolah-olah mengakomodasi kelompok Non-Islam untuk menjadi anggota Khilafatul Muslimin. Hal ini ditempuh demi membangun kesan bahwa organisasinya sangat inklusif. Padahal ini merupakan modus lama, yang masih ingin mempertahankan ideologi “Daulahnya”.

Tentu ini warning bagi Indonesia, bagaimana tidak? Para petinggi dan anggota Khilafatul Muslimin, seperti yang dikatakan oleh BNPT, banyak terafiliasi dengan gerakan terorisme. Jika tidak diantisipasi, gerakan ini akan bertambah ramai dan mengkhawatirkan.

Terlebih lagi, dengan modus operasi yang baru. Yang seolah-olah tidak sedang bertentangan dengan Pancasila. Tentu, hal ini perlu diantisipasi oleh penegak hukum kita. Jika tidak? Ini akan menjadi angin segara bagi gerakan yang pro pada kekerasan. Bukan tidak mustahil, suatu saat Khilafatul Muslimin ini menjadi rumah bersama gerakan fundamentalis, radikal, dan ekstrimis.

Tanpa Embel-embel “Khilafah”, Indonesia Sudah Negara Islam

Sejatinya, tanpa embel-embel khilafah pun, Indonesia sudah menjadi negara Islam. Pengakuan itu diungkapkan oleh Sayyid Abdurrahman, Bughyatul-Mustarsyidin, bahwa  Indonesia adalah negara Islam. Yang dimaksud dengan negara Islam adalah setiap negara yang pernah ditempati dan dipimpin oleh umat Islam, termasuk Indonesia.

Sayyid Abdurrahman Ba’alawi, mengatakan;

كُلُّ مَحَلٍّ قَدَرَ مُسْلِمٌ سَاكِنٌ بِهِ فِيْ زَمَنٍ مِنَ الْأَزْمَانِ يَصِيْرُ دَارَ إِسْلَامٍ … فَعُلِمَ أَنَّ غَالِبَ أَرْضَ جَاوَةَ دَارُ إِسْلَامٍ لِاسْتِيْلَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ

Artinya, “Setiap tempat di mana umat Islam mampu untuk menempatinya (memimpinnya) pada masa-masa tertentu, maka dengan sendirinya disebut sebagai negara Islam. Dengan demikian, sudah diketahui bahwa mayoritas (pulau) tanah jawa merupakan negara Islam, karena umat Islam pernah menguasainya.” (Sayyid Abdurrahman, Bughyatu al-Mustarsyidin, [Beirut, Darul Fikr, tt], halaman 541).

Pada sisi lain, Abdullah bin Umar bin Sulaiman al-Damiji, dalam kitab al-Imamah al-Udzma Inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah berkata, bahwa penegakan khilafah Islamiyah sebagaimana digemborkan oleh kaum radikal, ekstrimis, dan fundamentalis bukanlah instrumen utama dalam ajaran Islam.

إن الإمامة وسيلة لا غاية ، وسيلة إلى إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفهومه الواسع – كما مرّ في مقاصد الإمامة – وهذا واجب على جميع أفراد الأمة الإسلامية ، وحيث إنه لا يمكن القيام به على وجهه الأكمل إلا بعد تنصيب إمام للمسلمين يقودهم وينظم لهم طريق الوصول إلى القيام بهذا الواجب العام

“Sesungguhnya kepemimpinan politik (imamah) merupakan instrumen,bukan tujuan utama. Ia merupakan instrumen dalam menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. Dengan pengertian yang lebih luas,—sebagaimana dijelaskan dalam tujuan-tujuan kepemimpinan.

Dan ini merupakan kewajiban bagi setiap individu umat Islam, karena (menegakkan amar ma’ruf nahi munkar) tidak mungkin dapat dilakukan secara sempurna, kecuali setelah mengangkat pemimpin bagi umat Islam yang dapat menuntun dan mengatur mereka tentang cara menegakkan kewajiban yang utama.”

More

Leave a Reply

Your email address will not be published.