Kebanyakan Gimik, Polri Sempat Gagas Politik Citra

by -0 views
kebanyakan-gimik,-polri-sempat-gagas-politik-citra

Telegram Polri soal aturan liputan bermuatan kekerasan dan atau kejahatan resmi dianulir. Sebelum dicabut, Telegram itu dikabarkan telah membuat gaduh banyak kelompok dari jurnalis hingga aktivis.

“Mohon maaf atas terjadinya salah penafsiran yang membuat ketidaknyamanan teman-teman media. Sekali lagi kami selalu butuh koreksi dari teman-teman media dan eksternal untuk perbaikan institusi Polri agar bisa jadi lebih baik,” ucap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca juga: Terbelahnya Teroris ISIS di Indonesia

Sigit sengaja meminta maaf terkait surat Telegram yang mengatur tentang pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan/dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik. Ia mengakui, Telegram tersebut rentan menimbulkan tafsir yang beragam dari pelbagai pihak.

Dalam pembelaannya ia menjelaskan, semangat yang mendasari penerbitan Telegram itu, yakni demi jajaran kepolisian tidak bertindak arogan atau menjalankan tugas sesuai standar prosedur operasional yang berlaku. Karena itulah secara tersurat, ia menyebut non-public kepolisian untuk bertindak tegas tapi tetap mengedepankan sisi humanis dalam penegakan hukum.

“Arahan saya ingin Polri bisa tampil tegas namun humanis. Namun, kami lihat di tayangan media masih banyak terlihat tampilan anggota yang arogan, oleh karena itu tolong anggota untuk lebih berhati-hati dalam bersikap di lapangan,” ujar Sigit pada Kompas.

“Masih sering terlihat anggota tampil arogan dalam siaran liputan di media, hal-hal seperti itu agar diperbaiki, sehingga tampilan anggota semakin terlihat baik, tegas namun humanis,” kata dia pada sumber yang sama.

Adapun cara memperbaikinya adalah dengan menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas tetapi humanis. Surat Telegram itu kemudian dicabut melalui Surat Telegram Kapolri nomor ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021 yang ditandatangani Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono atas nama Kapolri.

Baca juga: Tak Kunjung Usai, Saatnya Indonesia-Singapura Selesaikan Sengketa UNCLOS

Protes Kontras

Sebelum Telegram kontroversial itu dicabut, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Rivanlee Anandar mengritik, “ST (Surat Telegram, crimson) tersebut berbahaya bagi kebebasan pers.

Dalam hematnya, isi surat itu justru meminta publik percaya pada narasi tunggal negara. Di sisi lain, polisi minim evaluasi dan audit atas tindak tanduknya, karena media diminta Korps Bhayangkara tidak menyiarkan arogansi aparat.

“Terlebih lagi, banyak catatan dari penanganan aksi massa yang brutal. Publik mengharapkan polisi yang humanis, bukan yang suka kekerasan dengan dalih ketegasan,” ujar dia pada JPNN.

Masih dari sumber yang sama, hingga berita ini diturunkan, tingkat kepuasan dan kepercayaan publik atas Polri masih buruk. Namun, ironisnya, Polri justru mengambil jalan pintas dengan cara mengembalikan kepercayaan, alih-alih menutup akses media.

“Pembenahan institusi secara struktural harus dilakukan sampai dengan ke tingkat lapangan. Cara ini (menerbitkan surat Telegram. Crimson) justru akan membuat publik semakin tidak puas mengingat polisi semakin sentralistik dalam kerja-kerjanya,” pungkas dia.

Penulis: Anastacia Patricia

Editor: Purnama Ayu Rizky

Keterangan foto utama: Listyo Sigit, Kapolri baru yang ditunjuk Jokowi. (Foto: PRFM)

Kebanyakan Gimik, Polri Sempat Gagas Politik Citra

, , , ,

Leave your vote

298 Points
Upvote Downvote

#SuaraNetizenIndonesia Rss Feed

Gravatar Image
Akun Otomatis dari #RSS feed News Aggregator Situs dan Blog Populer di Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *