Jokowi Beri Sanksi Penolak Vaksin, DPR: Pemerintah Cederai Kesepakatan Bersama

by -6 views
jokowi-beri-sanksi-penolak-vaksin,-dpr:-pemerintah-cederai-kesepakatan-bersama

INDOZONE.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menekankan kepada pemerintah untuk tidak menggunakan pendekatan sanksi terkait bagi masyarakat yang tak mau divaksin vaksin Covid-19. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 14 Tahun 2021.

Menurut Mufida, adanya Perpres  tersebut lebih menekankan pada pendekatan represif ketimbang tindakan persuasif oleh pemerintah. Dimana dalam Pasal 13 A ayat (4) Perpres tersebut mengatur bahwa masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima vaksin, namun tidak mau divaksin maka akan mendapatkan sanksi.

Adapun sanksi berupa:

a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;

b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah; dan/atau

c. Denda.

Sanksi-sanksi tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah di tingkat kementerian, lembaga, pemerintah daerah ataupun badan lainnya yang berwenang. 

Karenanya Politikus PKS ini menyinggung kesepakatan antara DPR dan pemerintah yang terjadi saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Menteri Kesehatan pada 14 Januari 2021.

“Kami ingatkan pemerintah hasil Rapat Kerja Komisi antara DPR dan Pemerintah sesuai UUMD3 pasal 98 ayat 6 menyebut kesimpulan rapat kerja antara DPR dan pemerintah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Keluarnya Perpres soal sanksi vaksinasi mencederai kesimpulan Rapat Kerja ini,” ujar Mufida kepada wartawan, Senin (15/2/2021).

Mufida menyayangkan pendekatan represif tersebut, pasalnya jaminan dan bantuan sosial serta layanan administrasi pemerintah merupakan hak-hak dasar warga negara yang memang harus dipenuhi oleh pemerintah. 

Seharusnya menurutnya pemerintah mengutamakan sosialisasi, edukasi dan tindakan persuasif lainnya terkait pelaksanaan vaksinasi bukannya mengancam akan mengkebiri hak-hak masyarakat.

“Sikap pemerintah yang menggunakan bansos sebagai alat agar masyarakat menjadi patuh merupakan tindakan yang sangat disayangkan. Masyarakat kita banyak yang belum teredukasi terkait program vaksin ini. Sebagian masyarakat bahkan masih merasa khawatir dan takut untuk divaksin,” tegas Mufida.

Baca Juga: Setelah Pandemi, Bill Gates Prediksi 2 Bencana Lain yang Ancam Kehidupan Manusia

Diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan peraturan presiden yang isinya, mengatur mengenai penerapan sanksi administratif maupun pidana bagi warga yang menolak melaksanakan vaksinasi Covid-19.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No, 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Artikel Menarik Lainnya:

Leave your vote

674 Points
Upvote Downvote

#SuaraNetizenIndonesia #RumahBlogInspirasi #KabarWarga #MenabarInformasiAntiBasi Official Kabarwarga

Gravatar Image
Akun Otomatis dari #RSS feed News Aggregator Situs dan Blog Populer di Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *