31.1 C
Jakarta
Wednesday, May 25, 2022

Filipina di Bawah Cengkraman Kekuasaan Dinasti Politik | DW | 27.04.2022

WorldFilipina di Bawah Cengkraman Kekuasaan Dinasti Politik | DW | 27.04.2022

Prospek kembalinya Ferdinand Marcos Jr. ke Istana Malacanang menegaskan kuatnya pengaruh dinasti poltik dalam pembagian kekuasaan di Filipina, di mana 234 keluarga elit saling berebut jabatan publik.

Jika putra mendiang diktator Filipina, Ferdinand Marcos, memenangkan pemilihan umum kepresidenan pada 9 Mei nanti, dia tidak akan menjadi satu-satunya anggota keluarga Marcos yang berkuasa, bukan pula yang terakhir. Sederet keluarga elit sudah memerintah Filipina secara turun-temurun, bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Mereka memegang dan mewariskan jabatan penting lintas generasi dengan memanipulasi suara, tak jarang dengan tindak kekerasan.

Analis mengatakan sistem pemerintahan kini lebih rentan terhadap pengaruh dinasti politik, dibandingkan saat Marcos digulingkan sekitar tiga dekade silam. 

“Kekuasaan menyedot kekuasaan. Semakin lama mereka berkuasa, semakin besar kekuasaan yang mereka kumpulkan,” kata Julio Teehankee, Guru Besar Tata Negara di De La Salle University, Manila.

Sejak masih berada di bawah kolonialisme Amerika Serikat pada paruh pertama abad ke-20, FIlipina mencatatkan sekitar 319 keluarga elit yang memegang kuasa silih berganti, kata Teehankee. Belasan sudah punah. Namun pada 2019, setidaknya 234 dinasti politik memenangkan jabatan publik melalui pemilihan umum. 

Presiden Filipina Rodrigo Duterte bersama putrinya, Sara

Presiden Filipina Rodrigo Duterte bersama putrinya, Sara, yang kini menjadi calon wakil presiden mendamping Ferdinand Marcos Jr

Gurita kekuasaan Marcos

Tidak bisa dipungkiri, Marcos merupakan dinasti politik terkuat di Filipina, di samping keluarga Duterte yang diwakilkan oleh putri tertuanya, Sara, sebagai calon wakil presiden mendampingi Marcos Jr. 

Setelah Ferdinand Marcos meninggal dunia di pengasingan pada 1989, keluarganya kembali ke provinsi Ilocos Norte yang merupakan basis pendukung sang diktator. Di sana, mereka perlahan menjalarkan pengaruh dengan menguasai jabatan publik. 

Ketika Marcos Jr. berkampanye demi merebut Istana Malacanang, keluarganya berniat menyapu habis semua jabatan penting di Ilocos Norte. Putra tertua Marcos Jr. dikabarkan mengincar jatah terakhir kursi Kongres di provinsi tersebut. Adapun sepupunya sudah menguasai satu-satunya jatah yang tersisa. Keponakan Marcos, putra dari kakak perempuannya Imee yang sendirinya adalah Senator, sedang berkampanye untuk masa jabatan kedua gubernur Ilocos Norte.

Sepupu Ferdinand, Michael Marcos Keon, yang berusaha terpilih kembali sebagai gubernur di Provinsi Laoag, mengakui betapa pencapaian politiknya banyak dipengaruhi “oleh dinasti,” kata dia. “Saya tidak akan berada dalam posisi ini jika saya bukan seorang Marcos.”

  • Unjuk rasa di Filipina

    Perang Narkoba di Filipina, Warga Desak Investigasi Pelanggaran HAM

    Unjuk rasa tuntut investigasi

    Keluarga korban yang anggota keluarganya terbunuh dalam “perang melawan narkoba” Presiden Rodrigo Duterte menunjukkan plakat dan potret kerabat mereka yang terbunuh. Mereka mendesak Komisi Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) untuk menyelidiki kemungkinan adanya pelanggaran HAM yang terjadi. Aksi unjuk rasa ini berlangsung di pinggiran kota Quezon, timur laut Manila, Filipina.

  • Demonstrasi keluarga korban

    Perang Narkoba di Filipina, Warga Desak Investigasi Pelanggaran HAM

    Resolusi PBB

    Pensiunan Uskup Katolik Roma Nicanor Yniguez (paling kiri) bergabung dengan keluarga korban dalam unjuk rasa ini. 47 negara anggota Komisi HAM PBB (UNHRC) akan memungut suara pada tanggal 12 Juli terkait resolusi pembentukan investigasi independen insiden pembunuhan sejak Duterte menjadi presiden tiga tahun lalu. Resolusi ini ditawarkan oleh Islandia dan beberapa negara anggota lain.

  • Amnesty International kecam praktik eksekusi di Filipina

    Perang Narkoba di Filipina, Warga Desak Investigasi Pelanggaran HAM

    “They Just Kill”

    Dalam laporan Amnesty International yang berjudul “They Just Kill,” organisasi HAM yang berbasis di London itu mendesak UNHRC untuk menyetujui resolusi yang menyerukan penyelidikan di Filipina. Menurut Amnesty, di sana sekarang ada “normalisasi berbahaya” dari praktik eksekusi ilegal dan pelanggaran oleh polisi.

  • HRW klaim 12 ribu orang telah terbunuh

    Perang Narkoba di Filipina, Warga Desak Investigasi Pelanggaran HAM

    Belasan ribu korban

    Ketua Komisi HAM Filipina, Chito Gascon (tengah), memimpin keluarga korban yang terbunuh di “perang melawan narkoba” dalam long march di ibukota Filipina, Manila. Jumlah korban tewas secara tepat tidak bisa diverifikasi. Namun, setidaknya enam ribu orang telah tewas sejak Duterte menjadi Presiden Filipina pada pertengahan 2016. Human Rights Watch (HRW) klaim 12 ribu orang telah terbunuh.

  • HRW yakin situasi di Filipina akan memburuk

    Perang Narkoba di Filipina, Warga Desak Investigasi Pelanggaran HAM

    Perang belum akan selesai

    Peneliti HRW Filipina Carlos Conde mengatakan, HRW yakin situasi ini akan menjadi lebih buruk karena pembunuhan telah menjadi alat politik yang digunakan untuk menjaga popularitas Duterte. “Dia sendiri mengatakan masalah narkoba telah memburuk, semacam memprediksikan pernyataannya bahwa sebenarnya situasi juga akan memburuk,” ujar Conde. (na/vlz, AP)


Negeri para dinasti

Provinsi serupa Ilocos Norte yang menjadi basis dukungan keluarga Marcos tersebar di seluruh negeri dan “tipikal” bagi politik Flipina, kata Ronald Mendoza, Dekan Ateneo School of Government.

Setidaknya 80 persen jabatan gubernur saat ini dikuasai “dinasti-dinasti gendut” yang memiliki dua atau lebih anggotanya di pemerintahan. Pada 2004, jumlahnya baru sebesar 57 persen, kata Mendoza.

Menurut risetnya, sebanyak 67 persen anggota parlemen berasal dari dinasti politik, dibandingkan dengan 48 persen pada 2004.

Mendoza mengatakan tingkat kemiskinan yang tinggi menjadi lahan subur bagi gurita kekuasaan dinasti politik. Fenomena ini terutama marak disimak di luar pulau Luzon, di mana “pengawasan” terhadap pemerintah cenderung lemah. Meski dinasti politik bukan fenomena baru, analis meyakini jumlahnya termasuk yang paling tinggi di Filipina. Adapun upaya membatasi pengaruh keluarga melalui legislasi selama ini tidak ditanggapi serius.

“Anda tidak bisa berharap pada sebuah lembaga yang dipenuhi anggota dinasti politik untuk meloloskan legislasi anti-dinasti,” ujar Teehankee.

Meski mengakui dampak negatif kekuasaan dinasti politik terhadap demokrasi, Michael Keon, sepupu Marcos Jr. yang menguasai Provinsi Laoag, meyakini situasinya tidak akan berubah. 

“Begitulah politik di sini,” katanya kepada AFP, “keluarga adalah yang paling penting.”

rzn/ha (AFP)

Check out our other content

Check out other tags:

Most Popular Articles