in

Demokrat dan Republik Sepakat Anggap China Musuh

Partai Demokrat dan Republik relatif jarang satu suara soal kebijakan luar negeri Amerika. Namun, di Pemilihan Presiden (Pilpres) kali ini, mereka sepakat menganggap China sebagai musuh bersama.

Hunter Dorwart, peneliti independen yang tinggal di Washington, DC menulis di Asia Times, kebijakan pemerintahan Trump soal China memang menuai kritik karena metodenya yang drastis termasuk perang dagang bilateral. Namun, berkat ini, sentimen mendasar terhadap China kembali menggema dalam politik bipartisan Paman Sam.

Dilansir dari Asia Times, perkembangan terakhir kebijakan luar negeri yang mengusung China sebagai musuh ini tampak dalam RUU Senat yang dibahas pada Rabu lalu. Jika RUU itu diketok palu, maka saham beberapa perusahaan China di bursa saham AS bakal terhenti. Perusahaan non-AS termasuk China akan diminta untuk mematuhi standar audit dan peraturan keuangan AS. Perusahaan yang diperdagangkan secara publik pun harus mengungkapkan kepemilikan atau kendali asing.

Departemen Perdagangan AS telah memutuskan hanya beberapa hari sebelumnya untuk meminta produsen semikonduktor, mendapatkan persetujuan pemerintah sebelum menjual chip komputer ke Huawei–sebuah bukti tekad pemerintah Trump untuk menyetop dominasi teknologi China.

Langkah itu mengikuti pola serupa dari tindakan administratif Trump baru-baru ini. Departemen Tenaga Kerja AS melarang dana pensiun federal untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan China. Pun, Komisi Komunikasi Federal melarang Huawei dan ZTE dari akses ke pasar AS.

Sikap Demokrat dan Republik

Masih dari sumber serupa, selama empat tahun terakhir, sentimen anti-China di kedua partai, Demokrat dan Republik, telah tumbuh lebih vokal dan semakin konfrontatif. Partai Republik telah memimpin deskripsi China sebagai ancaman utama bagi cara hidup Amerika. Demokrat, sebelas dua belas, lantaran takut kalah dalam pemilihan, mengamini sikap Republik.

Sekarang elang China telah menggunakan pandemi COVID-19 untuk menyerang citra pemerintah Tiongkok dan meningkatkan ketidakpuasan umum atas komponen itu. Bahkan, ini telah menjadi komponen inti dari wacana politik Amerika.

Namun tepatnya, seberapa jauh ini bisa berjalan baik?

FILE PHOTO: Speaker of the House Nancy Pelosi (D-CA) speaks during a media briefing ahead of a House vote authorizing an impeachment inquiry into U.S. President Trump on Capitol Hill in Washington, U.S., October 31, 2019. REUTERS/Joshua Roberts/File Photo

Sejak Presiden Donald Trump berkuasa, ada kecenderungan yang kuat di Think-Tank Row untuk mengadopsi mantra anti-China. COVID-19 lantas dijadikan dalih untuk meledakkan permusuhan di Amerika. Sayangnya, dalam hal ini diamini oleh industri media yang menggambarkan China dengan sentimen negatif.

Sebagai contoh, Brookings Institution, sebuah lembaga pemikir berpengaruh yang punya ikatan kuat dengan Partai Demokrat, baru-baru ini menggambarkan strategi jangka panjang Tiongkok sebagai upaya revisionis mendekonstruksi tatanan dunia liberal. Lalu, menggusur AS sebagai kekuatan dunia yang dominan. Terlebih lagi, kata analis Brookings, tujuan kebijakan luar negeri Beijing dengan Belt and Road Initiative adalah penghinaan mutlak terhadap pemerintahan yang demokratis.

Lembaga think tank tidak ragu-ragu mengklaim Partai Komunis China (CPC) mengeksploitasi krisis COVID-19 untuk mendiskreditkan kepemimpinan AS. Ini dilakukan dengan menyerukan peningkatan persaingan melawan China sebagai perhatian strategis terpenting bagi AS.

Sentimen semacam itu tertuang dalam buku paling berpengaruh, The Hundred-Year Marathon: China’s Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower, yang banyak dibaca kalangan konservatif AS, terutama tokoh-tokoh kunci dalam pemerintahan Trump.

Dewan Atlantik juga telah memanfaatkan COVID-19 untuk menggandakan sikapnya terhadap China. Dalam webinar baru-baru ini, seorang pembicara membandingkan COVID-19 dengan wabah pes. Menurutnya, usai wabah “Eropa” mengalami kebangkitan, ini akan membawanya menuju sains, industrialisasi, dan akhirnya demokrasi.

Karena itu, COVID-19 adalah “kartu panggilan” bagi Amerika untuk memulihkan jalurnya membangun koalisi multilateral dan memperkuat tatanan dunia liberal tanpa Xi Jinping.

Di sisi lain, Pusat Studi Strategis dan Internasional telah mempertajam cengkeramannya pada narasi Tiongkok dengan mendokumentasikan perjanjian bipartisan tentang kebijakan Asia di Capitol Hill.

Perwakilan Demokrat Stephanie Murphy, misalnya, mengatakan dalam sebuah pidato, “Ada konsensus yang muncul, AS dan China telah memasuki kontestasi ekonomi dan politik di mana ada perbedaan mendasar dalam visi mereka untuk masa depan Asia dan dunia. Di bidang politik, ini adalah kontes antara pemerintahan otoriter dan demokratis. Di bidang ekonomi, ini adalah perlombaan antara model yang dipimpin oleh negara dan model berbasis pasar. Ini adalah kontes di mana AS harus menang.”

Lalu ada banyak sekali legislasi yang bertujuan mempercepat keterlepasan AS dari rantai pasokan yang tidak terpusat. Salah satunya adalah Undang-undang Jaringan Komunikasi Aman dan Terpercaya 2019, yang mengarahkan Komisi Komunikasi Federal untuk menerbitkan daftar peralatan dan layanan yang sekiranya menimbulkan ancaman keamanan nasional terhadap jaringan komunikasi AS. Pun, melarang penggunaan dana federal untuk melakukan bisnis dengan entitas pada daftar itu.

Biden di panggung tengah

Akhirnya, di dalam Partai Demokrat sendiri, telah ada pengakuan, keterlibatan kooperatif dengan China tidak lagi menjadi pilihan yang layak secara politik.

Selama Joe Biden yang kala itu menjabat sebagai AS-2 di rezim Obama, ia telah membangun hubungan yang baik dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Ini sejalan dengan strategi pemerintahan Obama untuk membina hubungan simbiosis dengan China sambil memasukkannya secara damai ke dalam tatanan dunia.

Hingga Mei 2019, Biden mengecilkan ancaman yang ditimbulkan China kepada AS sebagai tanggapan terhadap perang dagang pemerintahan Trump. Dalam sebuah pernyataan publik, Biden mengklaim China bukan kompetisi untuk AS.

Namun, ketika COVID-19 terus menekan kepemimpinan Amerika untuk meningkatkan serangan terhadap China, Biden telah mulai menyanyikan nada yang berbeda. Terutama ketika kampanye Pilpres mengalihkan fokusnya pada respons Trump yang mengerikan atas pandemi.

Sebuah iklan kampanye kontroversial baru-baru ini menyatakan, Trump “berguling untuk orang China,” sedang Biden digambarkan sebagai sosok yang akan lebih keras di sana. Ini dilengkapi dengan latar gambar pasukan keamanan China ditambah dengan bendera Amerika. Dalam beberapa hari terakhir, tim kampanye pemilihan ulang Trump telah memfokuskan pada pembalikkan citra ini, dengan mengirimkan rentetan pesan yang menampilkan Biden “sosok yang santai terhadap China”.

Ini berarti masalah bagi demokrasi. Terlepas dari perasaan pribadi Biden terhadap China atau Presiden Xi, situasi politik di AS akan memaksanya untuk mengambil sikap yang semakin tidak bersahabat terhadap negara tersebut.

Terlebih lagi, penasihat kebijakan luar negeri di tim Biden mulai membentuk garis besar baru tentang bagaimana kebijakan strategis Amerika akan terlihat di bawah Gedung Putih Demokrat. Sementara Demokrat masih percaya pada kerja sama internasional, mereka menjadi kian menentang gagasan membiarkan China mendapat manfaat dari proses itu.

Mengadvokasi untuk “dunia bebas,” para ahli strategi Biden memfokuskan respons mereka terhadap penyebaran rezim otoriter yang “tidak liberal” di seluruh dunia. Mereka mulai mempertanyakan beberapa asumsi yang menopang kebijakan luar negeri AS selama beberapa dekade terakhir.

Misalnya, dalam sebuah artikel Hubungan Luar Negeri, Kurt Campbell, asisten menteri luar negeri untuk urusan Asia Timur dan Pasifik selama pemerintahan Barack Obama, dan Ely Ratner, wakil penasihat keamanan nasional Biden dalam masa jabatan kedua Obama, berpendapat prinsip-prinsip panduan dari kebijakan Obama atas China keliru.

Dalam dua dekade terakhir, banyak pembuat kebijakan Amerika percaya, keterlibatan komersial dengan Beijing, secara bertahap akan memaksa China untuk meliberalisasi dan menjadi pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam tatanan internasional.

Sebaliknya, banyak orang di Washington Beltway sekarang menyesali otoriterisme China yang mulai tumbuh, distopia digital, kontrol internet, dan “sistem kredit sosial” yang seharusnya memberi penghargaan dan menghukum warga Tiongkok atas kegiatan politik dan sosial mereka.

Bahayanya, yakni pencarian akan berakhir dengan pilihan yang benar-benar mengerikan. Para ahli dapat salah menghitung sejauh mana mereka dapat menghadapi China dan menempatkan AS pada jalur penurunan permanen.

Retorika Perang Dingin Baru dengan China mungkin menambah ilusi, Amerika sedang dalam misi moral untuk mengalahkan musuh-musuh China–sebuah tayangan ulang Perang Dingin asli dengan Uni Soviet.

Dengan asumsi AS adalah bangsa yang secara inheren berbudi luhur dan mengubah kompetisi geopolitik menjadi pertempuran baik melawan kejahatan Manichaean, itu dapat menjadi bumerang mengerikan bagi para pembuat keputusan AS.

Jika AS benar-benar kalah dalam kompetisi, tidak ada yang tahu bagaimana para pemimpin politik Amerika akan meresponsnya.

Sementara itu, komunitas bisnis AS menolak untuk sepenuhnya merangkul keterlepasan ekonomi. Banyak pemimpin bisnis yang berjingkat-jingkat, bermain aman dengan kepemimpinan China, sambil menavigasi arus politik di AS. Lagipula, keberadaan China bagus untuk meraup keuntungan bagi mereka.

Sekarang, menurut Kamar Dagang Amerika, banyak perusahaan AS mulai menyuarakan keluhan lebih keras, seiring ketidakpercayaan terhadap China yang tumbuh setiap tahun. Ini sebagian menjelaskan mengapa kebijakan China Trump telah mengumpulkan banyak dukungan bipartisan–sesuatu yang jelas diremehkan oleh kepemimpinan Tiongkok pada 2017.

Sikap diam ini secara parsial menjelaskan perbedaan retorika antara pandangan Partai Republik yang lebih hawkish tentang China dan “Demokrat 2021” yang baru muncul. Elang Republik lebih suka mengambil sikap yang lebih agresif terhadap China sambil mengabaikan beberapa pendekatan multilateral yang diambil oleh generasi sebelumnya. Itulah yang disebut “America First”.

Sebaliknya, Demokrat seperti Stephanie Murphy ingin menghadapi China dengan membangun kemitraan yang lebih kuat dengan sekutu regional terpercaya. Itu dilakukan sambil mengembangkan rantai pasokan alternatif untuk komunitas bisnis AS.

Terlepas dari itu semua, satu hal yang pasti: kerja sama dengan China sudah mati.

source link

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!

What do you think?

Written by buzz your story

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Akankah Perang Dagang AS-China Berubah Jadi Perang Dingin Global?

Tuhan Gak Ngurusi Piala