Cina Ingin Rombak Sistem Pemilihan Umum di Hong Kong

by -8 views
cina-ingin-rombak-sistem-pemilihan-umum-di-hong-kong

Rancangan Undang-undang akan diumumkan pada Kongres Rakyat Nasional, Jumat (5/3), dan disinyalir bakal menyaring loyalis Beijing untuk memangku jabatan publik. Perkembangan ini dianggap lonceng kematian bagi demokrasi.

Reformasi UU Pemilihan Umum di Hong Kong diyakini akan semakin menyudutkan posisi kelompok pro-demokrasi, yang saat ini pun sudah merasakan tajamnya UU Keamanan Nasional yang baru

“UU ini akan memicu gempa yang menggoyang kepentingan politik lokal,” kata seorang pejabat yang terlibat dalam penyusunan naskah Undang-undang.

Amandemen itu dikabarkan bakal diperkenalkan pada pertemuan tahunan Kongres Rakyat Nasional yang dimulai Jumatt (5/3). Pekan lalu seorang pejabat senior Cina, Xia Baolong, sudah mengisyaratkan bahwa Beijing akan melakukan perubahan sistematis, dan hanya akan mengizinkan kaum “patriot” untuk memangku jabatan politik di Hong Kong. 

Dalam transkrip pidatonya yang dipublikasi oleh majalah pro-Beijing, Bauhinia, Xia mengatakan sistem pemilu di Hong Kong harus “didesain” ulang untuk menyesuaikan dengan situasi teranyar. Menurutnya pemilu harus mengucilkan “penghasut anti-Cina” yang hanya akan membawa kerusakan dan teror, katanya merujuk pada kelompok pro-demokrasi. 

Xia enggan merinci reformasi yang dimaksud. Namun rencana itu disinyalir akan berdampak pada parlemen Hong Kong, dan komposisi anggota komite yang berwenang memilih kepala eksekutif, tutur seorang pejabat lain yang enggan disebut namanya.

Kekhawatiran kaum pro-Beijing

Tak ayal, rencana itu disambut penolakan. “Reformasi ini menghancurkan sejentik harapan bagi demokrasi di masa depan,” kata Lee Cheuk-yan, bekas anggota parlemen pro-demokrasi.

  • Timeline 20 Jahre Hongkong 1997 (Reuters/D. Martinez)

    Hong Kong: 20 Tahun Setelah Dikembalikan ke Cina

    1997: Momentum Bersejarah

    Penyerahan Hong Kong dari Inggris kepada Cina terjadi tanggal 1 Juli 1997. Wilayah Hong Kong menjadi koloni Inggris tahun 1842 dan dikuasai Jepang selama Perang Dunia II. Setelah Hong Kong kembali ke Cina, situasi politiknya disebut “satu negara, dua sistem.”

  • Timeline 20 Jahre Hongkong 1999 (Reuters/B. Yip)

    Hong Kong: 20 Tahun Setelah Dikembalikan ke Cina

    1999: Tidak Ada Reuni Keluarga

    Keluarga-keluarga yang terpisah akibat perbatasan Hong Kong berharap akan bisa bersatu lagi, saat Hong Kong kembali ke Cina. Tetapi karena adanya kuota, hanya 150 orang Cina boleh tinggal di Hong Kong, banyak yang kecewa. Foto: Aksi protes warga Cina (1999) setelah permintaan izin tinggal ditolak oleh Hong Kong.

  • Timeline 20 Jahre Hongkong 2002 (Reuters/K. Cheung)

    Hong Kong: 20 Tahun Setelah Dikembalikan ke Cina

    2002: Harapan Yang Kandas

    Masalah izin tinggal muncul lagi April 2002 ketika Hong Kong mulai mendeportasi sekitar 4.000 warga Cina yang “kalah perang” untuk dapat izin tinggal di daerah itu. Keluarga-keluarga yang melancarkan aksi protes di lapangan utama digiring secara paksa.

  • Timeline 20 Jahre Hongkong 2003 (Reuters/B. Yip)

    Hong Kong: 20 Tahun Setelah Dikembalikan ke Cina

    2003: Pandemi SARS

    2003, virus SARS yang sangat mudah menular mencengkeram Hong Kong. Maret tahun itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan adanya pandemi di kawasan itu. Pria ini (foto) hadir dalam upacara penguburan Dokter Tse Yuen-man bulan Mei. Dr. Tse secara sukarela menangani pasien SARS dan tertular virus itu. Hong Kong dinyatakan bebas SARS Juni 2003. Hampir 300 orang tewas akibat penyakit ini.

  • Timeline 20 Jahre Hongkong 2004 (Reuters/B. Yip)

    Hong Kong: 20 Tahun Setelah Dikembalikan ke Cina

    2004: Demonstrasi bagi Demokrasi

    Politik Cina “satu negara, dua sistem” kerap sebabkan ketegangan. 2004, dalam peringatan ke tujuh penyerahan kembali Hong Kong, ratusan ribu orang memprotes, dan menuntut reformasi politik. Mereka menyerukan demokrasi dan pemilihan pemimpin Hong Kong berikutnya.

  • Timeline 20 Jahre Hongkong 2008 (Reuters/V. Fraile)

    Hong Kong: 20 Tahun Setelah Dikembalikan ke Cina

    2008: Tidak Ada Tempat Tinggal

    Harga properti yang sangat tinggi sebabkan biaya sewa yang juga tinggi. 2008 rasanya tak aneh jika melihat orang seperti Kong Siu-kau tinggal di apa yang disebut “rumah kandang.” Besarnya 1,4 m persegi, dikelilingi kawat besi, dan dalam satu ruang biasanya ada delapan. Sekarang sekitar 200.000 orang menyebut sebuah “kandang” atau satu tempat tidur di apartemen yang disewa bersama, sebagai rumah.

  • Timeline 20 Jahre Hongkong 2009 (Reuters/A. Tam)

    Hong Kong: 20 Tahun Setelah Dikembalikan ke Cina

    2009: Mengingat Lapangan Tiananmen

    Saat peringatan 20 tahun pembantaian brutal pemerintah Cina di Lapangan Tiananmen (4 Juni 1989), penduduk Hong Kong berkumpul dan menyalakan lilin di Victoria Park. Ini menunjukkan perbedaan besar antara Hong Kong dan Cina. Di Cina pembantaian atas orang-orang dan mahasiswa yang prodemokrasi hanya disebut Insiden Empat Juni.

  • Timeline 20 Jahre Hongkong 2014 (Reuters/T. Siu)

    Hong Kong: 20 Tahun Setelah Dikembalikan ke Cina

    2014: Aksi Occupy Central

    Sejak September 2014, protes skala besar yang menuntut lebih luasnya otonomi mencengkeram Hong Kong selama lebih dari dua bulan. Ketika itu Beijing mengumumkan Cina akan memutuskan calon pemimpin eksekutif Hong Kong dalam pemilihan 2017. Aksi protes disebut Revolusi Payung, karena demonstran menggunakan payung untuk melindungi diri dari semprotan merica dan gas air mata.

  • Timeline 20 Jahre Hongkong 2015 (Reuters/B. Yip)

    Hong Kong: 20 Tahun Setelah Dikembalikan ke Cina

    2015: Olah Raga Yang Penuh Politik

    Kurang dari setahun setelah Occupy Central berakhir, Cina bertanding lawan Hong Kong dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia sepak bola, 17 November 2015. Para pendukung Cina tidak disambut di Hong Kong. Para fans Hong Kong mengejek dan berteriak-teriak ketika lagu kebangsaan Cina dimainkan, dan mengangkat poster bertuliskan “Hong Kong bukan Cina.” Pertandingan berakhir 0-0.

  • Timeline 20 Jahre Hongkong 2016 (Reuters/B. Yip)

    Hong Kong: 20 Tahun Setelah Dikembalikan ke Cina

    2016: Kekerasan Baru

    February 2016 tindakan brutal polisi Hong Kong kembali jadi kepala berita. Pihak berwenang berusaha singkirkan pedagang ilegal di jalanan dari kawasan pemukiman kaum buruh di Hong Kong. Mereka mengirim polisi anti huru-hara, yang menggunakan pentungan dan semprotan merica. Bentrokan ini yang terbesar setelah Revolusi Payung 2014. Penulis: Carla Bleiker (ml/hp)


“Satu-satunya konsep yang diajukan Xia Baolong adalah bahwa Partai Komunis Cina menguasai Hong Kong dan hanya mereka yang setia kepada partai yang bisa memegang peran.”

Lee mendengar kabar ihwal rencana reformasi oleh Cina pada pekan lalu, di tengah proses persidangannya dalam kasus dugaan subversi menyusul aksi protes pada Agustus 2019. 

“Suara rakyat tidak lagi menentukan,” kata dia kepada Reuters di sela-sela sidang. “Ini adalah kekuasaan satu partai, secara total.”

Asimilasi politik antara Cina dan Hong Kong bahkan ikut memancing kekhawatiran sejumlah individu pro-Beijing. Mereka mengkhawatirkan manuver Cina pada akhirnya akan melukai kepentingan Hong Kong.

“Jangan berlebihan dan membunuh pasiennya,” kata Shiu Sin-por, seorang politisi pro-Cina dan bekas Kepala Kepolisian Hong Kong, seusai bertemu Xia, pekan lalu. Menurutnya perlawanan opsosisi sudah berhasil dipadamkan oleh UU Keamanan Nasional.

Dua politisi pro-Beijing senior lain mengatakan kepada Reuters, reformasi sistem pemilu akan semakin membebani reputasi internasional Hong Kong, terutama menyusul gelombang penggerebekan pasca pemberlakuan UU Keamanan Nasional.

  • Police fire tear gas at anti-extradition bill protesters during clashes in Sham Shui Po (REUTERS/Thomas Peter/File Photo)

    2019: Aksi Demonstrasi di Seluruh Dunia

    Stabilitas Hong Kong terguncang

    Aksi protes terjadi di seluruh Hong Kong pada bulan Juni akibat Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi yang diajukan pemerintah daerah Hong Kong kepada Cina. Meskipun RUU itu ditarik pada bulan September, unjuk rasa terus berlangsung dan menuntut demokrasi penuh dan penyelidikan terhadap aksi kekerasan yang dilakukan polisi.

  • Protesters attend a rally demanding Hong Kong's leaders step down and withdraw the extradition bill (REUTERS/Tyrone Siu)

    2019: Aksi Demonstrasi di Seluruh Dunia

    Lebih satu juta orang turun ke jalan

    Besarnya gerakan protes warga telah menempatkan para pemimpin Hong Kong dan Beijing dalam krisis politik, di tengah tuduhan bahwa Cina merusak status khusus wilayah itu di bawah perjanjian “satu negara, dua sistem”. Terkadang, lebih dari satu juta orang turun ke jalan. Di tengah gejolak, pemilu Hong Kong berlangsung. Kubu pro-demokrasi memperoleh kemenangan besar untuk pertama kalinya.

  • Greta Thunberg at the Fridays for Future protest in Berlin

    2019: Aksi Demonstrasi di Seluruh Dunia

    Greta berang, dunia mendengarkan

    Beberapa bulan setelah Greta Thunberg melakukan protes seorang diri di depan parlemen Swedia, sejumlah aksi juga terjadi di seluruh dunia, diikuti hingga jutaan orang. Demonstrasi meluas dan dikenal dengan nama Fridays for Future (Jumat untuk Masa Depan), menyebabkan 4.500 aksi mogok di lebih dari 150 negara. Pendekatan langsung Thunberg memaksa pemerintah untuk mengumumkan krisis iklim.

  • Demonstrators protest against a new citizenship law in Delhi

    2019: Aksi Demonstrasi di Seluruh Dunia

    Menentang diskriminasi agama di India

    Parlemen India meloloskan rancangan undang-undang (RUU) yang menawarkan amnesti kepada imigran gelap non-Muslim dari tiga negara yakni Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan. Langkah ini memicu protes nasional karena adanya diskriminasi berdasarkan agama di dalam RUU tersebut. PM India Narendra Modi bersikeras RUU itu menawarkan perlindungan bagi orang-orang yang melarikan diri dari penganiayaan.

  • An Iraqi female demonstrator takes part in ongoing anti-government protests in Baghdad (REUTERS/Ahmed Jadallah)

    2019: Aksi Demonstrasi di Seluruh Dunia

    Warga Irak merasa “hidup lebih buruk” setelah era Saddam Hussein

    Pada Oktober, rakyat Irak turun ke jalan untuk memprotes korupsi, pengangguran, dan pengaruh Iran terhadap pemerintahan negara itu. Demonstrasi berlangsung memburuk, mengakibatkan 460 orang tewas dan 25.000 lainnya terluka. PM Irak Adil Abdul-Mahdi mengundurkan diri, yang kemudian kembali memicu kemarahan lebih lanjut.

  • A demonstrator waves a national flag in Beirut's Martyrs' Square (REUTERS/Andres Martinez Casares)

    2019: Aksi Demonstrasi di Seluruh Dunia

    Tinju solidaritas di Beirut

    Pengunjuk rasa di berbagai penjuru Lebanon mengecam pemerintah yang dianggap gagal mengatasi krisis ekonomi. Meskipun PM Lebanon, Saad Hariri mengundurkan diri, para pemimpin protes menolak untuk bertemu dengan pengganti sementaranya dan menuntut pencabutan rencana kenaikan pajak bensin, tembakau, dan panggilan telepon Whatsapp.

  • Iranians protests over fuel hike (Getty Images/AFP)

    2019: Aksi Demonstrasi di Seluruh Dunia

    Protes kenaikan BBM Iran meluas di 21 kota

    Pada bulan November, kerusuhan di Iran dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 50 persen. Lebih dari 200 ribu orang turun ke jalan hingga aksi demonstrasi ini meluas di 21 kota. Departemen Luar Negeri AS mengatakan lebih dari seribu orang terbunuh, menjadikan tragedi ini periode paling berdarah di Iran sejak Revolusi Islam 1979.

  • A demonstrator flashes the peace sign while debris burn in the background on June 3, 2019. (AP/dpa photo)

    2019: Aksi Demonstrasi di Seluruh Dunia

    Revolusi Sudan

    Pengunjuk rasa di Sudan meminta pemerintahan darurat yang dipimpin militer untuk segera melakukan pembongkaran dan pengadilan penuh terhadap kroni-kroni rezim presiden yang baru saja dimakzulkan, Omar Al Bashir. Konflik berdarah ini menewaskan sedikitnya 113 orang. Pada Agustus lalu, perwakilan rakyat dan pihak militer menandatangani deklarasi konstitusi untuk membentuk pemerintahan transisi.

  • A rainbow is seen as demonstrators protest against Chile's state economic model in Santiago, Chile October 24, 2019. (REUTERS/Ivan Alvarado)

    2019: Aksi Demonstrasi di Seluruh Dunia

    Amerika Latin mengutuk kebijakan penghematan pemerintah

    Ribuan orang protes di pusat ibu kota Chili, Santiago dan sejumlah kota besar lainnya. Mereka menuntut perbaikan sistem kesehatan, pensiun dan pendidikan. Tidak hanya Chili, beberapa negara Amerika Latin terjadi protes serupa pada tahun 2019, termasuk Bolivia, Honduras dan Venezuela, di mana upaya untuk menyingkirkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro memuncak pada bulan Mei.

  • A protester stands in front of burning barricade during a demonstration by the yellow vests movement (REUTERS/Philippe Wojazer)

    2019: Aksi Demonstrasi di Seluruh Dunia

    Prancis goyah

    Akhir 2018, massa gerakan rompi kuning melakukan aksi unjuk rasa. Mereka berasal dari daerah pedesaan yang mengeluhkan wacana kenaikan pajak bahan bakar. Sejak itu gerakan rompi kuning telah meluas ke semua kelompok. Pada bulan Desember, serikat pekerja Prancis melakukan aksi mogok di jalan, menentang reformasi sistem pensiun.

  • Catalan demonstrators throw back to the police a tear gas canister officer during Catalonia's general strike, in Barcelona, Spain, October 18, 2019. (REUTERS/Jon Nazca)

    2019: Aksi Demonstrasi di Seluruh Dunia

    Pertarungan kemerdekaan Catalonia

    Setelah sembilan pemimpin separatis Catalonia dipenjara oleh Mahkamah Agung Spanyol, gelombang kemarahan baru meletus hingga melumpuhkan kota Barcelona. Lebih dari setengah juta orang terlibat dalam demonstrasi ini. Aksi mogok dan kerusuhan di berbagai daerah melumpuhkan arus transportasi publik hingga memaksa penundaan pertandingan sepakbola Barcelona vs Real Madrid. (Teks: Leah Carter/ha/hp)


“Sangat menyedihkan melihat Hong Kong jatuh ke level ini,” kata salah seorang politisi mengomentari reformasi pemilu. “Kita menyerahkan Hong Kong ke generasi selanjutnya dalam kondisi yang lebih buruk.”

“Tidak ada lagi yang normal,” kata salah seorangnya. “Ini adalah abnormalitas yang baru.”

Meski demikian, pemerintah Hong Kong bersikeras pihaknya tetap memprioritaskan pelaksanaan prinsip “patriot menguasai Hong Kong” melalui reformasi pemilihan umum, demikian menurut keterangan pers yang dilansir Reuters.

rzn/hp (rtr, afp)

Leave your vote

789 Points
Upvote Downvote

#SuaraNetizenIndonesia Rss Feed

Gravatar Image
Akun Otomatis dari #RSS feed News Aggregator Situs dan Blog Populer di Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *