in ,

Celah hukum dalam aturan dana kampanye pilkada serentak 2020 bisa picu banyak kecurangan

Pemerintah sudah memutuskan untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 270 daerah dari 23 September ke 9 Desember 2020.

Penundaan itu merupakan momen yang tepat bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah untuk merevisi kembali aturan yang ada untuk menghindari praktik money politics atau politik uang yang merajalela di Indonesia.

Praktik money politics adalah praktik membagikan uang atau barang untuk mempengaruhi seseorang agar memilih seorang calon legislator, calon kepala daerah atau bahkan calon presiden dalam pemilihan umum (pemilu).

Riset terakhir menemukan bahwa satu di antara tiga orang pemilih terpapar oleh praktik ini pada pemilu 2014. Hal ini menempatkan Indonesia ke dalam peringkat ketiga negara di dunia yang paling banyak melakukan politik uang ketika pemilu.

Pemerintah memang sudah memiliki beberapa aturan terkait dana kampanye untuk mengantisipasi kecurangan di lapangan. Tapi sayangnya, aturan yang ada masih memiliki beberapa celah yang jika tidak diperbaiki justru bisa mendorong praktik-praktik kecurangan tetap terjadi.

Celah hukum

Saat ini setidaknya sudah ada dua aturan hukum yang mengatur pengelolaan dana kampanye.

Dana kampanye sudah jelas diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 2016 Pasal 74.

UU tersebut mengatur siapa yang berhak menyumbang dana, batas sumbangan dana kampanye hingga mekanisme penyimpanan dana kampanye dalam rekening bank.

Lalu ada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2017 sebagai petunjuk pelaksanaan tentang dana kampanye pilkada 2020.

Aturan KPU mengharuskan sumbangan dana kampanye dilengkapi dengan identitas lengkap penyumbang.

Aturan itu juga mengatur pencatatan dua bentuk sumbangan yang bisa berupa uang atau barang dan jasa. Sumbangan uang umumnya donasi awal yang biasanya untuk membuka rekening bank.

Peserta pilkada wajib mencatatnya dalam laporan awal dana kampanye (LADK) yang ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) di bank. Selanjutnya sumbangan-sumbangan kampanye bervariasi bisa dalam bentuk uang, barang atau jasa, peserta akan

What do you think?

789 points
Upvote Downvote

Written by buzz your story

sebagai-pelawak-atau-sebagai-pengamat-sosial,-dono-memang-selalu-lucu

Sebagai Pelawak atau Sebagai Pengamat Sosial, Dono Memang Selalu Lucu

pesan-antirasis-dalam-islam-14-abad-lalu-masih-relevan-hingga-hari-ini

Pesan antirasis dalam Islam 14 abad lalu masih relevan hingga hari ini