in ,

Bantuan utang untuk UMKM selama pandemi tidak tepat sasaran: 5 cara untuk memperbaikinya

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19, celakanya mereka adalah penopang perekonomian Indonesia.

Tahun lalu saja, UMKM diperkirakan menyumbang 65% dari produk domestik bruto (PDB) nasional atau sekitar Rp2.394,5 triliun.

Akibat dari pandemi banyak pelaku UMKM dari berbagai sektor tidak beroperasi maksimal, keberlangsungan mereka pun terancam. Sampai tahun 2018 sendiri tercatat ada sebanyak 64,2 juta UMKM di Indonesia.

Menurut survei pada bulan April lalu kepada 571 perusahaan yang dilakukan oleh Program International Labour Organization (ILO) mengenai Kesinambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahaan (SCORE) Indonesia, sebanyak 90% perusahaan responden mengalami masalah keuangan karena pandemi, yang membutuhkan dukungan mendesak dari pemerintah dalam arus kas agar dapat bertahan. Dampak pandemi lainnya sekitar 63% perusahaan responden telah mengurangi jumlah pekerja dan banyak perusahaan lainnya berencana melakukan hal yang sama.

Untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19, pemerintah telah merencanakan beberapa stimulus. Salah satunya berupa program pemulihan ekonomi sebesar Rp 150 triliun, yang akan digelontorkan untuk restrukturisasi hutang atau upaya perbaikan bagi debitur yang kesulitan membayar hutang. Upaya ini bisa berupa pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, sampai mengubah hutang menjadi saham perusahaan.

Beberapa informasi dari media massa dan fakta di lapangan menunjukkan bantuan tersebut kurang tepat sasaran, karena ada permasalahan-permasalahan hutang UMKM mendasar yang belum terpecahkan. Beberapa di antaranya adalah tentang hutang UMKM ke lembaga tidak resmi yang mencekik dan manajemen risiko mereka yang masih buruk. Pemerintah seharusnya membenahi masalah-masalah tersebut terlebih dahulu untuk memastikan bentuk yang tepat untuk menolong UMKM pada masa pandemi.

Permasalahan hutang UMKM

Bantuan dari pemerintah dipastikan hanya akan menjadi solusi sementara jika permasalahan UMKM di bawah ini tidak diselesaikan:

1. Meminjam dari lembaga keuangan ilegal

Banyak UMKM yang meminjam pendanaan dari lembaga keuangan ilegal atau tidak resmi.

Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, salah satunya karena persyaratan bank yang terlampau tinggi sehingga UMKM mencari sumber pendanaan lain.

Data pada tahun 2012 menunjukkan bahwa 40% UMKM di Jawa Barat telah terjerat hutang rentenir.

Kerugian pendanaan dari lembaga tidak resmi adalah bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tidak bisa melakukan proses restrukturisasi utang sesuai kebijakan pemerintah, terutama saat kondisi pandemi atau krisis.

2. Banyak tidak mengetahui mekanisme restrukturisasi

Jika pun UMKM mendapatkan pendanaan dari perbankan atau lembaga keuangan resmi, kebanyakan tidak memahami bagaimana caranya agar bisa melakukan restrukturisasi utang. Pengetahuan pelaku UMKM mengenai proses penjadwalan ulang hutang belum sejalan dengan kebijakan pemerintah dan sosialisasi pemerintah belum menjangkau luas.

3. Data UMKM belum lengkap

Permasalahan UMKM saat pandemi jug

What do you think?

789 points
Upvote Downvote

Written by buzz your story

romantisme-sepeda-yang-selalu-beririsan-dengan-kemiskinan

Romantisme Sepeda yang Selalu Beririsan dengan Kemiskinan

sejarah-dan-keajaiban-cuci-tangan-bisa-cegah-penyakit-infeksi-termasuk-covid-19

Sejarah dan keajaiban cuci tangan bisa cegah penyakit infeksi termasuk Covid-19