Amnesty: Hukuman Mati Meningkat setelah Pembatasan COVID-19 Berakhir | DW | 24.05.2022

by -3 views
amnesty:-hukuman-mati-meningkat-setelah-pembatasan-covid-19-berakhir-|-dw-|-2405.2022

Amnesty International melaporkan bahwa penerapan hukuman mati mengalami peningkatan pada tahun 2021. Namun, ada tanda-tanda peralihan dari hukuman mati di banyak negara.

Hukuman mati di seluruh dunia meningkat pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, ungkap Amnesty International pada hari Selasa (24/05) dalam laporan tahunannya tentang hukuman mati.

LSM hak asasi manusia itu mengatakan beberapa negara bagian telah meningkatkan hukuman mati setelah pelonggaran pembatasan COVID-19. Namun, Amnesty juga mencatat bahwa beberapa negara bergerak menjauh dari hukuman mati secara keseluruhan.

Kepolisian berjaga selama protes anti-hukuman mati di depan Mahkamah Agung AS pada 2017

Laporan Amnesty menunjukkan beberapa langkah untuk mengakhiri hukuman mati telah berhasil dilakukan di beberapa negara

Negara mana yang paling banyak melakukan hukuman mati pada 2021?

Laporan Amnesty mengatakan sebanyak 579 orang dieksekusi pada tahun 2021. Jumlah tersebut merupakan peningkatan 20% dari tahun sebelumnya, tetapi angka itu tidak mencakup setiap eksekusi di setiap negara.

Amnesty memperingatkan bahwa Cina, Vietnam, dan Korea Utara diketahui melakukan ribuan eksekusi, tetapi tidak banyak diketahui terkait jumlah resmi penerapan hukuman mati di negara-negara tersebut karena sensor oleh pemerintah.

“Cina, Korea Utara, dan Vietnam terus menutupi penerapan hukuman mati, tetapi seperti biasa, sedikit yang kami lihat justru menimbulkan kekhawatiran besar,” kata Agnes Callamard, Sekretaris Jenderal Amnesty International, dalam sebuah pernyataan. 

Infografis di mana eksekusi paling banyak terjadi

Iran mengeksekusi setidaknya 314 orang, bertambah dari 246 hukuman mati pada tahun 2020. Sementara Arab Saudi diketahui telah mengeksekusi 65 orang, lebih dari dua kali lipat totalnya dibandingkan tahun 2020.

“Setelah penurunan jumlah eksekusi mereka pada tahun 2020, Iran dan Arab Saudi kembali meningkatkan penerapan hukuman mati pada tahun lalu, termasuk dengan tanpa malu melanggar larangan yang diberlakukan di bawah hukum hak asasi manusia internasional. Keinginan mereka untuk menugaskan eksekutor juga tidak menunjukkan tanda-tanda mereda di bulan-bulan awal 2022,” kata Callamard.

Sekitar 42% dari eksekusi Iran adalah karena pelanggaran narkoba, yang menurut Amnesty merupakan pelanggaran hukum internasional.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan resolusi yang mengatakan negara-negara harus mencadangkan hukuman mati untuk “kejahatan paling serius.”

Selain itu, peningkatan eksekusi secara signifikan terjadi di Somalia, Sudan Selatan, Yaman, Belarus, Jepang, dan Uni Emirat Arab.

  • Xi Jinping Rede Taiwan (Reuters/M. Schiefelbein)

    ‘Ngerinya’ Hukuman Bagi Pelaku Korupsi di Negara Lain

    Hukuman Mati di Cina

    Cina dikenal sebagai salah satu negara yang paling keras dalam menindak pelaku korupsi. Mereka yang terbukti merugikan negara lebih dari 100.000 yuan atau setara 215 juta rupiah akan dihukum mati. Salah satunya Liu Zhijun, mantan Menteri Perkeretaapian China ini terbukti korupsi dan dihukum mati. Vonis ini marak diberlakukan semenjak Xi Jinping menjabat sebagai presiden negeri tirai bambu tersebut

  • Flagge von Malaysia i (Imago/imagebroker)

    ‘Ngerinya’ Hukuman Bagi Pelaku Korupsi di Negara Lain

    Hukum Gantung di Malaysia

    Sejak tahun 1961, Malaysia sudah mempunyai undang-undang anti korupsi bernama Prevention of Corruption Act. Kemudian pada tahun 1982 Badan Pencegah Rasuah (BPR) dibentuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Pada 1997 Malaysia akhirnya memberlakukan undang-undang Anti Corruption Act yang akan menjatuhi hukuman gantung bagi pelaku korupsi.

  • Japan Ausstellung in Lübeck (AP)

    ‘Ngerinya’ Hukuman Bagi Pelaku Korupsi di Negara Lain

    Bunuh Diri di Jepang

    Jepang tidak mempunyai undang-undang khusus mengenai korupsi. Di sini pelaku korupsi akan diganjar hukuman maksimal 7 tahun penjara. Namun karena budaya malu di negeri matahari terbit ini masih sangat kuat, korupsi bak aib besar bagi seorang pejabat negara. Tahun 2007 silam Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Toshikatsu Matsuoka melenyapkan nyawa sendiri di tengah skandal korupsi.

  • Neumünster JVA Carles Puigdemont inhaftiert (Getty Images/M. MacMatzen)

    ‘Ngerinya’ Hukuman Bagi Pelaku Korupsi di Negara Lain

    Jerman Minta Balik Dana Korupsi

    Korupsi juga terjadi di negara-negara maju di Eropa, salah satunya Jerman. Negeri di jantung Eropa ini sebetulnya sudah memiliki sistem transparansi keuangan yang baik. Namun, jika seseorang terbukti korupsi ia wajib mengembalikan seluruh uang yang dikorupsi dan mendekam rata-rata lima tahun di penjara.

  • Roh Moo-hyun (picture alliance/AP Photo/L.Jin-man)

    ‘Ngerinya’ Hukuman Bagi Pelaku Korupsi di Negara Lain

    Dikucilkan di Korea Selatan

    Di negeri ginseng ini para pelaku korupsi akan mendapatkan sanksi sosial yang luar biasa. Mereka akan dikucilkan oleh masyarakat bahkan oleh keluarganya sendiri. Salah satu contohnya mantan presiden Korea Selatan, Roh Moo Hyun. Karena dikucilkan oleh keluarganya dan tak kuat menahan rasa malu atas kasus korupsi yang menjeratnya, ia memilih bunuh diri dengan lompat dari tebing.

  • Us-Dollar (Getty Images/AFP/O. Kose)

    ‘Ngerinya’ Hukuman Bagi Pelaku Korupsi di Negara Lain

    Denda Raksasa di Amerika

    Amerika tidak menerapkan hukuman mati bagi para pelaku koruptor di negaranya karena alasan hak asasi manusia. Biasanya para pelaku koruptor akan divonis 5 tahun penjara plus membayar denda sebesar 2 juta dollar. Adapun mereka yang masuk kedalam kategori kasus korupsi berat, terancam hukuman kurung maksimal 20 tahun penjara.

  • Ratu Atut Chosiyah Verhaftung in Indonesien (Adek Berry/AFP/Getty Images)

    ‘Ngerinya’ Hukuman Bagi Pelaku Korupsi di Negara Lain

    Hukuman Ringan Ditambah Remisi di indonesia

    Indonesia diketahui terus berbenah dalam memerangi tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002. Di Indonesia pelaku korupsi divonis maksimal 20 tahun penjara, namun terkadang itu juga tidak diterapkan sampai akhir. Nantinya mereka akan mendapatkan remisi. Tak sedikit juga yang divonis dengan hanya tiga atau empat tahun penjara. (rap/rzn)


Hukuman mati menargetkan minoritas

Amnesty mengkritik beberapa negara karena tampaknya menggunakan hukuman mati sebagai alat represi negara. Di Myanmar, hampir 90 orang dijatuhi hukuman mati dalam apa yang digambarkan Amnesty sebagai kampanye yang ditargetkan terhadap pengunjuk rasa dan jurnalis.

Di Iran, 19% dari mereka yang dieksekusi adalah minoritas Baluch, yang hanya 5% dari populasi.

Meskipun ada peningkatan jumlah eksekusi, Amnesty mengatakan tren menjauhi hukuman mati terus berlanjut di sebagian besar dunia. Jumlah yang dieksekusi di seluruh dunia, tidak termasuk Cina dan negara-negara rahasia lainnya, adalah angka terendah kedua sejak 2010. Sebanyak 18 negara mengeksekusi orang pada tahun 2021, jumlah terendah sejak Amnesty mulai membuat catatan.

Sierra Leone dan Kazakhstan sama-sama mengesahkan undang-undang yang menghapus hukuman mati dan di Amerika Serikat, Virginia menjadi negara bagian ke-23 yang menghapus hukuman mati.

(ha/pkp)

More

Leave a Reply

Your email address will not be published.