Alasan Barat Serang Industri China: Murni Masalah HAM atau Takut Kalah Saing?

by -2 views
alasan-barat-serang-industri-china:-murni-masalah-ham-atau-takut-kalah-saing?

Uni Eropa dan AS bersekutu melawan kapitalisme negara China. Tapi apa alasan sebenarnya? Apakah murni masalah HAM atau sekadar takut kalah saing?

Keputusan kabinet Kanselir Jerman Angela Merkel bulan lalu untuk menyetujui Undang-Undang Rantai Pasokan yang baru, tidak diragukan lagi membuat perusahaan-perusahaan Jerman merinding.

Baca juga: China Punya Angkatan Laut Terbesar di Dunia, tapi Bukan yang Terkuat

Undang-undang itu memberikan tanggung jawab kepada bisnis untuk memastikan pemasok mereka, bahkan yang berada di luar negeri, tidak menggunakan kerja paksa. Bisnis yang gagal melakukan dan mengungkapkan uji tuntas mereka akan dikenai hukuman, lapor Nikkei Asia.

Tindakan tersebut ditujukan ke China, di mana pemasok lokal dituduh mengeksploitasi kerja paksa Muslim Uighur di Xinjiang. Perusahaan Jerman sangat bergantung pada pemasok China.

Volkswagen mengoperasikan pabrik mobil di Xinjiang sementara Adidas dan Puma telah menggunakan kapas China dalam jumlah besar, dengan sekitar 80 persen hingga 90 persen dibuat di Xinjiang.

Upaya serupa terjadi di seluruh Eropa. Uni Eropa sedang mengupayakan persyaratan uji tuntas serupa yang akan mencakup semua perusahaan di blok tersebut. Inggris memberlakukan Undang-Undang Perbudakan Popular pada 2015, dan Australia jugs mengeluarkan undang-undang sendiri dengan nama yang sama beberapa tahun kemudian.

Industri China

Para pekerja di pabrik garmen yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan di County Aketao, Xinjiang, China. Menurut laporan Australian Strategic Policy Institute, sejak awal 2000-an pemerintah China telah secara terbuka mempromosikan pengaturan kerja yang memobilisasi pekerja Xinjiang ke wilayah China lainnya atas nama “pengentasan kemiskinan”. Lokakarya pengentasan kemiskinan di Xinjiang juga terkait dengan kerja paksa. (Foto: Liu Xin/China Details Service/Getty Pictures)

Baca juga: Aliansi China-Rusia Bikin Barat Ketar-ketir

“Perbudakan” adalah kata yang berat. Namun hak asasi manusia membentuk nilai inti yang dianut oleh Eropa, yang memiliki sejarah kelam perdagangan manusia dan kerja paksa. Betapapun menariknya pasar dan kemampuan pasokan China, perusahaan tidak dapat melanggar prinsip itu.

Perusahaan Jepang tidak mampu untuk menganggap masalah ini tidak relevan. Bisnis yang dianggap tidak cukup sadar akan hak asasi manusia dapat berisiko diblokir dari rantai pasokan Eropa. Dampaknya akan signifikan untuk sektor-sektor yang banyak berbisnis dengan Eropa seperti suku cadang mobil, mesin, dan self-discipline matter.

Akar dari tindakan keras oleh Eropa ini adalah budaya yang menghargai martabat manusia. Hal inilah yang mendorong diberlakukannya Peraturan Perlindungan Details Umum untuk menjaga privasi online, serta Kesepakatan Hijau Eropa, dan standar etika untuk mengatur pengembangan kecerdasan buatan.

Jika keadilan Eropa didasarkan pada martabat manusia, AS dimotivasi oleh keamanan nasional. Washington telah memberlakukan pembatasan perdagangan pada produk di bawah panji melindungi bangsa. Alasan tersebut juga digunakan untuk membenarkan kebijakan yang mendistorsi prinsip persaingan, seperti subsidi diskresioner dan intervensi negara dalam operasi bisnis.

Dalam kasus China, menurut Yasu Ota dari Nikkei Asia, filosofi utamanya adalah kapitalisme negara. Sebagian besar warga negara bersedia untuk mentolerir intervensi negara selama keamanan dan pertumbuhan ekonomi dipertahankan, bahkan dengan mengorbankan kebebasan yang terbatas.

Pemisahan antara China dan Barat tidak akan dijembatani melalui negosiasi, Ota berpendapat. Tiga sistem nilai yang bersaing pasti akan berbenturan satu sama lain. Dari waktu ke waktu, pertemuan itu akan menimbulkan ketegangan atau kerja sama, tergantung kepentingan yang dipertaruhkan.

Tentang hak asasi manusia, AS dan Eropa telah berbaris melawan China. Namun mereka menghadapi masalah ketika harus mengatur perusahaan teknologi besar dengan akses pada kumpulan recordsdata yang besar.

Sementara itu, AS, Eropa, dan China semuanya telah mengumumkan tujuan ambisius untuk mendekarbonisasi ekonomi mereka dan memerangi perubahan iklim.

Penting untuk fokus pada apa yang ada di balik setiap gerakan ini. Retorika luhur tentang keadilan seringkali digunakan untuk menyamarkan kepentingan industri suatu negara. Perdebatan sengit tentang hak asasi manusia memberi AS, Eropa, dan China alasan yang sah untuk membekukan perusahaan asing.

Apa yang Jepang anggap sebagai keadilan kurang jelas, menurut Ota. Negara itu belum sepenuhnya mengartikulasikan pendiriannya tentang hak asasi manusia, lingkungan, atau recordsdata pribadi. Pemerintah ragu-ragu untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia di China atau Myanmar, dan belum menetapkan peta jalan rinci untuk dekarbonisasi.

Permainan diplomasi sedang mengalami perubahan mendasar, dan Jepang tampaknya tersingkir dari permainan itu. Jika demikian, negara itu tidak punya pilihan selain mengikuti AS, Eropa, atau China tentang masalah-masalah utama, terlepas dari apakah mereka yakin kebijakan tersebut benar.

Penerjemah: Nur Hidayati

Editor: Aziza Larasati

Keterangan foto utama: Koalisi lebih dari 180 kelompok hak asasi manusia menegaskan para pekerja di Xinjiang, China menghadapi “pembalasan kejam” jika mereka mengatakan yang sebenarnya tentang kondisi kerja paksa mereka. (Foto: VCG/Getty Pictures)

Alasan Barat Serang Industri China: Murni Masalah HAM atau Takut Kalah Saing?

Amerika Serikat, China, HAM, Kapitalisme, Penindasan Uighur, Perbudakan, Uighur, Uni Eropa

Leave your vote

263 Points
Upvote Downvote

#SuaraNetizenIndonesia Rss Feed

Gravatar Image
Akun Otomatis dari #RSS feed News Aggregator Situs dan Blog Populer di Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *