in ,

_Explainer_: bagaimana proses penuntutan perkara pidana di Indonesia?

Banyak pihak menilai ada kejanggalan dalam tuntutan satu tahun penjara bagi dua terdakwa penyiram air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Jaksa penuntut umum menyatakan kedua terdakwa terbukti melakukan penganiayaan berat sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun tuntutan yang diajukan jaksa dianggap sangat rendah dan tidak berpihak pada korban.

Kasus ini menimbulkan keresahan masyarakat soal penegakan hukum Indonesia mengingat tuntutan adalah salah satu hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Bagaimanakah proses penuntutan perkara pidana di Indonesia? Bagaimana proses ini berjalan dalam kasus Novel Baswedan?




Baca juga:
Ketahui hak Anda jika berhadapan dengan aparat penegak hukum


Menentukan tuntutan

Tuntutan – atau tepatnya dalam bahasa hukum: surat tuntutan – dapat dijelaskan sebagai kesimpulan jaksa atas pemeriksaan perkara yang dibuat berdasarkan proses pembuktian di persidangan.

Dalam menyusun tuntutan dengan baik, jaksa tidak akan lepas dari surat dakwaan yang sudah dibacakan pada hari pertama sidang. Surat dakwaan mengandung informasi mengenai identitas terdakwa, kronologis duduk perkara, dan pasal yang didakwakan.

Jaksa memiliki pedoman dalam menentukan besarnya tuntutan pemidanaan.

Sebelumnya, jaksa terikat dengan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) tentang pedoman penuntutan. SEJA tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Pedoman No 3 Tahun 2019 tentang Penuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Menurut pedoman penuntutan itu, jaksa dapat mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana yang akan dituntut.

Faktor-faktor ini antara lain kondisi terdakwa (seperti motif/tujuan berbuat, pendidikan, jabatan/profesi); perbuatan terdakwa (cara berbuat, peran terdakwa), akibat yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa (penderitaan/kerugian), dan faktor-faktor lain (seperti rasa keadilan).

Di kalangan ahli hukum ada perdebatan terkait faktor yang memberatkan dan meringankan ini, yaitu perdebatan terkait pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut pemisahan ini, tindak pidana adalah perbuatan yang menyeba

What do you think?

789 points
Upvote Downvote

Written by buzz your story

menepis-kesan-“angker”-rs-darurat-covid-19-wisma-atlet-jakarta

Menepis Kesan “Angker” RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Jakarta

pada-masa-depan,-ponsel-anda-dapat-menguji-coronavirus-–-begini-caranya

Pada masa depan, ponsel Anda dapat menguji coronavirus – begini caranya