7 Warisan Kebijakan Penting BJ Habibie untuk Indonesia

by -18 views
7-warisan-kebijakan-penting-bj-habibie-untuk-indonesia

BJ Habibie, Presiden Indonesia ketiga, dipuji-puji atas jasanya mengantarkan demokrasi ke Indonesia. Reformasi besar-besaran dilakukan, mulai dari dilaksanakannya pemilu yang bebas dan demokratis, pers tak lagi dikekang, penerapan otonomi daerah, hingga kemerdekaan Timor Leste. Berikut tujuh warisan kebijakan penting BJ Habibie untuk Indonesia.

Baca juga: [INFOGRAFIK] Perjalanan Hidup BJ Habibie, Sang Bapak Demokrasi

Mantan Presiden Indonesia Bacharudin Jusuf Habibie, atau yang akrab disebut BJ Habibie, telah tutup usia pada Rabu, 11 September 2019 malam, setelah sempat dirawat selama sepekan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Ia mengalami gagal jantung dan fungsi organ tubuh yang melemah karena faktor usia.

Sebagai presiden (menggantikan Soeharto yang lengser di tengah demonstrasi rakyat dan krisis keuangan 1998) Habibie melakukan banyak perubahan kebijakan penting. Habibie juga banyak berjasa dalam proses demokratisasi dan mengantar Indonesia ke era reformasi. Berikut merupakan warisan politik dan ekonomi yang ia torehkan selama menjadi presiden, yang masih dinikmati Indonesia sampai saat ini.

Kebebasan Pers

Selama menjabat sebagai presiden dengan pandangan egaliter dan progresifnya, Habibie mewariskan kebijakan penting bagi pers, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. UU ini merupakan tonggak kebebasan pers yang menghembuskan angin segar untuk kalangan pers Indonesia, setelah terbelenggu selama puluhan tahun di bawah Soeharto.

“Kepemimpinan Pak Habibie itu adalah langkah pertama bangsa Indonesia menuju reformasi. Itu tak terlupakan oleh insan pers dalam negeri,” kata Joseph Osdar, wartawan Kompas yang telah meliput Istana sejak masa kepresidenan Soeharto, saat wawancara di Kompas TV. “Tahun itu juga Pak Habibie langsung menghapuskan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Ini adalah langkah berani. SIUPP itu diciptakan saat Orde Baru untuk mengontrol pers,” tambahnya.

Baca juga: Pernah Sebut Singapura ‘Titik Merah’, Ini Jawaban BJ Habibie

Pemilu Bebas dan Demokratis

Selain UU tentang Pers, Habibie juga membentuk undang-undang demokratis lain, di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilu. Dengan undang-undang ini, Habibie memberi kebebasan pada rakyat untuk membentuk partai politik, yang menyebabkan munculnya 48 partai politik baru.

Di bawah Habibie, Pemilu Legislatif 1999 berhasil diselenggarakan. Pemilu ini merupakan pemilu paling bebas dan demokratis sejak Pemilu Legislatif tahun 1955.

Wefie anggota DPR RI Fadli Zon bersama Bacharuddin Jusuf Habibie dan Megawati Soekarnoputri usai pelantikan Gubernur Jakarta di Istana Negara di Jakarta, 12 Mei 2017. (Foto: Twitter/Fadli Zon)

Otonomi Daerah

Otonomi daerah juga merupakan warisan kebijakan penting Habibie. Indonesia mulai memberlakukan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan penerapan UU ini, gejolak disintegrasi yang telah muncul sejak era Orde Baru berhasil diredam.

Akhir dari Diskriminasi Soeharto terhadap Etnis Tionghoa

Melalui Inpres Nomor 26 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 4 tahun 1999, Habibie memulai upayanya untuk mengakhiri diskriminasi terhadap warga Indonesia etnis Tionghoa. Ia mencabut larangan untuk berbicara dan mengajar bahasa Mandarin. Keputusan ini merupakan bagian dari pelonggaran kebijakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa yang dilembagakan Soeharto selama tiga dekade, sejak diberlakukannya program anti-komunis tahun 1965-1966.

Kelahiran Komnas Perempuan

Saat kerusuhan Mei 1998, terjadi tragedi kekerasan seksual di berbagai kota besar yang dialami oleh perempuan terutama etnis Tionghoa. Tragedi ini memicu tuntutan masyarakat sipil kepada pemerintah untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan.

Mendengar tuntutan ini, Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 yang melahirkan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Kemerdekaan Timor Leste

Walaupun sempat mendapat cibiran terutama dari kalangan militer Indonesia, keputusan Habibie untuk mengizinkan referendum kemerdekaan Timor Leste membuatnya dikenang di seluruh dunia. Bulan lalu, saat Timor Leste memperingati 20 tahun kemerdekaannya, negara kecil itu meresmikan jembatan di ibu kotanya, Dili, yang diberi nama “BJ Habibie”. Pemberian nama itu ditujukan untuk menghormati jasa Habibie karena telah melaksanakan referendum pada tahun 1999 dan mengantar Timor Leste menuju kemerdekaan.

Baca juga: Mengenang Jasa-Jasa BJ Habibie Sebagai Pengantar Reformasi

Wewenang BI

Di tengah carut marut krisis keuangan Asia tahun 1998, Habibie melakukan restrukturisasi perbankan. Demi menopang perekonomian Indonesia dan memperkuat Bank Indonesia (BI), Habibie melakukan penyehatan perbankan komersial dan memisahkan BI dari pemerintah melalui Undang-Undang nomor 23 tahun 1999.

Menurut Habibie, BI sebagai bank sentral Indonesia harus bisa bekerja secara objektif dan terlepas dari politik. Dengan ini, BI dapat menghasilkan mata uang rupiah yang berkualitas tinggi dan berwenang untuk mengintervensi rupiah hingga saat ini.

Penulis: Nur Hidayati

Editor: Aziza Larasati

Keterangan foto utama: Bacharuddin Jusuf Habibie melambaikan tangan saat tiba di upacara resmi pembukaan Kedutaan Besar Australia yang baru di Jakarta, Indonesia, 21 Maret 2016. (Foto: Reuters/Garry Lotulung)

7 Warisan Kebijakan Penting BJ Habibie untuk Indonesia

, , , , ,

Leave your vote

789 Points
Upvote Downvote

#SuaraNetizenIndonesia Rss Feed

Gravatar Image
Akun Otomatis dari #RSS feed News Aggregator Situs dan Blog Populer di Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *