3 Fakta Ruwetnya Polemik Partai Demokrat

by -3 views
3-fakta-ruwetnya-polemik-partai-demokrat

Kendati Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang menggolkan Dr Moeldoko sebagai pemimpin diputus tak sah, masih ada pertanyaan yang mengganjal seputar polemik partai biru itu.

Berikut tiga fakta penting soal bara di tubuh Partai Demokrat Indonesia:

1. Kronologi

Kepala Staf Presiden, Moelkoko diangkat sebagai ketua Partai Demokrat dalam kongres luar biasa di Provinsi Sumatera Utara, menurut laporan langsung wartawan.

Koalisi Jokowi, demikian panggilan akrab Presiden, sudah menguasai 74 persen dari 575 kursi Parlemen di ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu, dan dukungan dari Partai Demokrat akan memberinya 9 poin persentase lebih banyak, tulis The Straits Cases.

Namun, pengangkatan Dr Moeldoko ditentang oleh Agus Harimurti Yudhoyono, yang pada konferensi pers usai KLB, mengatakan dia tetap menjadi ketua partai yang sah.

Agus, putra pendahulu Jokowi, Dr Susilo Bambang Yudhoyono, adalah salah satu pemimpin baru yang digadang-gadang bakal mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024, menurut survei oleh lembaga survei swasta.

“Kongres luar biasa, ilegal dan inkonstitusional ini diadakan oleh sejumlah anggota, mantan anggota, yang bersekongkol dengan aktor luar,” ujarnya.

Agus mendesak Jokowi untuk tidak mengesahkan penunjukan Dr Moeldoko dan mengatakan akan mengajukan pengaduan ke lembaga penegak hukum.

Pemerintah dalam hal ini diharapkan bisa memastikan ketua partai mana yang akan diakui negara.

Namun, beberapa analis berpendapat, Jokowi akan mendapat keuntungan dari staf seniornya yang memimpin partai.

2. Spekulasi

Dilansir dari Pinter Politik, pelbagai spekulasi mencuat usai Kemenkumham menolak kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko. Pasalnya, tidak berselang lama, kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan terbuka menerima Moeldoko jika ingin bergabung. Pun begitu di sisi lainnya, kubu Moeldoko juga berencana mendukung AHY maju di Pilgub DKI Jakarta. Mungkinkah terdapat “pengondisian” dualisme yang terjadi sebelumnya?

Masih dari sumber yang sama, berbagai pihak menduga sangat mungkin kubu Moeldoko akan mendapat Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dugaan itu umumnya bertolak atas dua asumsi. Pertama, posisi Moeldoko sebagai orang Istana. Kedua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut memberikan “izin” kepada Moeldoko.

Hal ini mengingat sejak AHY mengumumkan upaya kudeta yang didalangi Moeldoko, narasi Partai Demokrat tengah digembosi gar tidak siap maju di 2024 menjadi asumsi yang cukup masuk akal.

3. Di balik pemberiaan maaf AHY

Sementara itu di kesempatan lain, AHY mengatakan siap memaafkan kader yang sempat membelot ikut kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang. Namun ia menegaskan tidak bisa begitu saja dilupakan.

“Prinsip kami sederhana, memaafkan tapi tidak bisa begitu saja dilupakan. Forgive, however no longer neglect,” kata AHY mengutip Antara, Senin (5/4), dilansir dari Tempo.

Polemik Demokrat untuk sementara mereda setelah pemerintah menolak kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. KLB Demokrat itu menunjukkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum.

AHY melanjutkan sikap itu dipilih sebagai bentuk empati terhadap perasaan kader partai di seluruh Indonesia yang marah, sedih dan kecewa selama dua bulan terakhir ini.

Penulis: Anastacia Patricia

Editor: Purnama Ayu Rizky

Keterangan foto utama: Mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan putranya yang juga menjadi politisi Agus Harimurti. (Foto: Twitter)

3 Fakta Ruwetnya Polemik Partai Demokrat

AHY, Jokowi, Moeldoko, Partai Demokrat, Skandal Politik

Leave your vote

333 Points
Upvote Downvote

#SuaraNetizenIndonesia Rss Feed

Gravatar Image
Akun Otomatis dari #RSS feed News Aggregator Situs dan Blog Populer di Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *